327 Anak Sudah Imunisasi Ulang

Kompas.com - 23/07/2016, 13:53 WIB
Sejumlah pasien meminta penjelasan terkait temuan vaksin terindikasi palsu oleh BPOM di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda, Ciledug, Tangerang, Senin (18/7/2016). Kebanyakan pasien baru tahu rumah sakit tersebut terindikasi menggunakan vaksin palsu dari pemberitaan media massa. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pasien meminta penjelasan terkait temuan vaksin terindikasi palsu oleh BPOM di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda, Ciledug, Tangerang, Senin (18/7/2016). Kebanyakan pasien baru tahu rumah sakit tersebut terindikasi menggunakan vaksin palsu dari pemberitaan media massa.
EditorLusia Kus Anna

”Jumlah populasi kita di Asia Pasifik terbesar setelah Tiongkok dan India. Tak mudah dan imunisasi kita mencakup kepulauan dari Sabang hingga Merauke,” ujarnya.

KLB penyakit di sejumlah daerah beberapa tahun terakhir bukan karena vaksin palsu, melainkan cakupan imunisasi rendah. Februari lalu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka, Jawa Barat, menetapkan KLB difteri. Menurut pemeriksaan saat itu, daerah itu punya riwayat imunisasi tak lengkap (Kompas, 10/2/2016).

Proses hukum

Sementara pendataan hingga imunisasi ulang berjalan, kemarin, Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara  melimpahkan berkas perkara dugaan pembuatan vaksin palsu dari dua tersangka R dan H ke Kejaksaan Agung.

”Kami melimpahkan berkas R dan H, mereka tersangka berstatus suami-istri,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agung Setya.

Dalam berkas perkara R dan H, ada empat berkas perkara lain disiapkan Bareskrim. Menurut Agung, empat berkas itu dipisah berdasarkan peta jaringan produsen vaksin palsu.

Ada tiga kelompok pembuat vaksin palsu lain, yakni tersangka P yang ditangkap di Puri Hijau Bintaro, tersangka HS yang ditangkap di Jalan Serma Hasyim, Bekasi Timur, serta tersangka M dan T yang ditangkap di Semarang.

Agung mengatakan, berkas perkara tersangka vaksin palsu lain segera menyusul untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Pengawasan

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menjelaskan, Gubernur DKI sudah menginstruksikan dinas kesehatan untuk melihat kembali fasilitas-fasilitas kesehatan, apakah sudah mengelola limbah farmasi dengan baik atau belum.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X