Kompas.com - 13/10/2016, 17:08 WIB
EditorLusia Kus Anna

Indonesia tertinggal

Menurut Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo, dalam beberapa aspek, Indonesia tertinggal dari negara lain di Asia Pasifik. Misalnya, Australia yang telah menerapkan kemasan rokok standar dan melarang iklan rokok sejak 1990-an.

Nepal memasang peringatan kesehatan bergambar 90 persen dari kemasan rokok. Adapun Thailand memberlakukan peringatan kesehatan bergambar 85 persen.

Menurut Prijo, Indonesia bisa mencontoh Tiongkok. Hal yang paling jadi pembeda Tiongkok dengan Indonesia ialah Tiongkok telah menandatangani FCTC tahun 2003 sebelum akhirnya meratifikasinya pada 2005. Meski sejak awal ikut berperan aktif membahas, Pemerintah Indonesia tak juga mengaksesi FCTC hingga kini.

Per Maret 2016, Indonesia bersanding sejajar dengan Republik Dominika, Eritrea, Andorra, Malawi, Liechtenstein, Malawi, Monako, Sudan Selatan, dan Somalia. Pada konteks ini, negara sebesar Indonesia jadi minoritas dalam pergaulan global mengelompok bersama negara-negara kecil.

Pengalaman Tiongkok menunjukkan, FCTC tak serta-merta membunuh petani tembakau seperti selama ini dikhawatirkan sejumlah kalangan di Tanah Air.

Laporan Tobacco Sector Employment Statistical Update dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2014 menunjukkan, tahun 2000 (era sebelum FCTC), produksi daun tembakau Tiongkok 2,5 juta ton. Jumlah itu naik jadi 3,2 juta ton tahun 2012 (era sesudah FCTC). Nilai ekspor daun tembakau Tiongkok pun naik dari 142 juta dollar AS tahun 2000 menjadi 614 juta dollar AS tahun 2012.

Sayangnya, urusan pengendalian tembakau bagi sebagian pejabat negara dan kalangan profesi kesehatan di Indonesia seolah jadi kartu mati. Berkecimpung aktif dalam pengendalian tembakau sama artinya mengubur masa depan. Itu juga seolah berlaku bagi Kementerian Kesehatan, lembaga tertinggi yang mengurusi kesehatan bangsa.

Banyak pegiat pengendalian tembakau menyatakan, tak banyak yang bisa diharapkan dari Kemenkes saat ini. Pejabat dan lembaga itu seolah dipagari agar tak terlalu depan mendorong pengendalian tembakau.

Padahal, saat lantang berbicara upaya promotif dan preventif serta jebolnya pembiayaan negara akibat penyakit tak menular, seharusnya advokasi pengendalian tembakau yang kuat jadi prioritas. Rokok adalah faktor risiko penyakit tak menular yang sebenarnya bisa dikendalikan. Terlebih, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah diadopsi Pemerintah Indonesia mengamanatkan secara jelas negara di dunia untuk mengaksesi FCTC.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.