Politik Sepiring Nasi Jagung, Ikan kembung dan Lalap Sambel

KOMPAS.com - Setiap tahun, Hari Gizi diperingati dengan cirinya masing-masing. Yang pasti, tak luput dari semua situasi dan kondisi yang merupakan cermin status gizi saat itu.

Pesatnya jalur informasi, teknologi dan transportasi misalnya, sebagai pendongkrak pangan industri yang seakan menjadi ‘jagoan’ penyelamat publik yang tunggang langgang mengatakan tak punya waktu untuk memasak.

Status gizi yang muncul akhirnya amat tipikal dengan gaya hidup. Termasuk penyakitnya. Pemahaman setengah-setengah atau hanya mengobati sebatas keluhan yang muncul, bukan hanya membuat masalah sebenarnya tak terselesaikan, tapi juga menorehkan paradigma ngawur tentang layanan kesehatan.

Dalam konteks gizi, begitu kita berada dalam deretan tertinggal (apalagi tersasarkan), untuk mengejar kembali ke jalur semestinya bukanlah semudah membalikkan telapak tangan.

Kepanikan tampak nyata saat segala cara ditempuh – bahkan pelbagai upaya yang validitas dan efektivitasnya belum terbukti, atau sudah terlalu usang, atau malah berisiko menimbulkan ekses yang tak terpikirkan sebelumnya.

Seorang anak dengan gizi buruk misalnya, kontributor ketinggalan tinggi dan berat badan tidak semata-mata akibat kurang asupan kalori protein.

Infeksi samar dan tersembunyi menahun jika tak tertangani secara sinergis, membuat apa pun yang masuk ke tubuhnya menjadi hal yang sia-sia.

Sebutlah asupan tinggi mineral dan pelbagai vitamin termasuk zat besi. Alih-alih mendorong pertumbuhan, justru status anemia menjadi kian parah dengan adanya parasit cacing usus yang belum diberantas.

Suplementasi zat besi yang menjadi “ilmu radikal pengentasan anemia” sejak jaman Belanda rupanya butuh de-radikalisasi dengan merujuk pada penelitian terbaru berbasis bukti, bukan ‘kepercayaan’.

Apalagi jika ternyata anemianya bukan akibat kekurangan zat besi, melainkan karena sebab lain! Sudah sejak beberapa tahun yang lalu, lembaga kesehatan dunia WHO dan UNICEF menganjurkan diversifikasi pangan lokal dengan fokus pada sumber zat gizi yang ada di lauk sehari-hari sebagai cara pengentasan yang terbaik.

Selain rasa dan bentuknya mudah diterima, sesuai dengan kultur setempat, juga ketersediaan dimungkinkan.

Nah, amat menarik jika ketersediaan dan keterjangkauan harga beli pangan lokal lalu menjadi soal. Hal yang tadinya merupakan konteks sederhana akhirnya melebar merambah ke masalah politik, ekonomi, perdagangan, sosial, pendidikan dan informasi.

Kebijakan yang tidak operasional pun berhenti hingga sekadar jargon. Anjuran makan sayur dan buah bisa menjadi retorika belaka bila sejak usia dini, anak menganggap biskuit bersusu adalah tongkat ajaib untuk tumbuh tinggi besar seperti iklan di televisi. Apalagi, bila dijadikan wahana kampanye.

Para ahli gizi tinggal gigit jari dengan mata berlinang menyaksikan anak-anak nelayan menderita gizi buruk sementara ayahnya tetap menangkap ikan, bukan untuk dikonsumsi, melainkan dijual agar bisa beli roti dan susu coklat.

Sementara warung-warung sepanjang jalan pedesaan lebih memilih berjualan mi instan kosong gizi yang lebih favorit disukai lidah, ketimbang pisang kepok apalagi ubi rebus kaya mineral dan antioksidan.

Sementara itu, angka malnutrisi terus bertambah. Ibu-ibu hamil dengan gangguan gizi tak terhitung. Kematian dan kecacatan dini berlomba di usia produktif.

Sangat ironis dan menjadi anomali besar untuk terjadi di bumi yang begitu kaya, teramat subur dan sarat berkah.

Seakan semua kebaikan pertiwi menguap dinikmati di belahan bumi lain, dengan segelintir orang bangga menjadi kaya tapi rakyatnya jauh dari kondisi sejahtera.

Ilusi hidup sehat semakin nampak seperti mimpi saat gilirannya produk asing membanjir. Bukan karena dibutuhkan. Tapi karena kelihatan lebih keren.

Dari pangan mentah hingga pangan jadi – sebutlah waralaba. Anehnya bisa lebih murah karena perkara politis ekonomis. Diembel-embeli kata praktis yang mujarab itu – akibat gagal paham etiologi kebertubuhan manusia.

Rupanya menghadirkan satu piring nasi jagung, pepes ikan kembung dan sejumlah lalapan dengan sambal untuk anak kita akhirnya jauh lebih berliku ketimbang mengurus kredit motor.

Tapi langkah tidak boleh surut, negri ini harus kembali pada fitrahnya. Sehat adalah hak seluruh rakyat. Termasuk pangan sehat yang tidak usah lagi dipolitisir, asal semua pihak berkehendak baik.

Bahwa ada sejumlah pengambil untung atau pengemplang kebijakan, jamaklah – namanya juga manusia. Tapi alangkah eloknya jika yang berkehendak baik itu lebih banyak lagi jumlahnya.

Jangan lagi ada yang bilang lebih mudah diucapkan, tapi fakta pelaksanaannya sulit. Sama sekali salah.

Saat anak-anak ikut menghadiri peluncuran buku tentang anak sehat dan pangannya hari Minggu lalu, beberapa ibu melapor – bahwa si kecil yang masih duduk di sekolah dasar minta dibawakan pepaya dan siomay ayam buatan ibunya untuk bekal sekolah. Sementara si kecil satunya lagi mulai mengkritisi label jumlah gula dalam susu kemasan yang disedot sepupunya.

Saya masih yakin, suatu hari nanti para ahli gizi tidak lagi perlu ragu menganjurkan pola makan sehat dan seimbang.

Karena memang tersedia, memang terjangkau dan memang enak – bila pendidikan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya, informasi tersalurkan tanpa terselewengkan oleh yang punya kendali pasar. Bismillah.