Menkes Wacanakan Dokter Umum jadi Dokter Obgyn, DPR Minta Kajian Cermat

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kesehatan mengkaji secara cermat rencana memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.

Mengutip Antara pada Jumat (16/5/2025), Netty mengatakan pemerintah harus memerhatikan keselamatan pasien dan standar profesi medis yang tidak boleh dikompromikan setiap membuat kebijakan, meski wacana itu muncul dari keprihatinan yang nyata di tengah masyarakat.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,” kata Netty.

Ia menerangkan bahwa dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi caesar.

“Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” tandasnya.

Sebelumnya, wacana tersebut telah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Belajar Dari Menkes, Apa Bahaya Perut Buncit? Ini Ulasannya…

Wacana Menkes Budi Gunadi Sadikin

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan keprihatinan atas tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), karena minimnya dokter kandungan di daerah tersebut.

Untuk menekan kasus tersebut, ia akan memberikan pelatihan dokter umum untuk bisa menangani persalinan atau melakukan operasi caesar pada ibu hamil.

Menanggapi hal tersebut, Netty mendorong Kemenkes untuk mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis.

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja,” terangnya.

Baca juga: Belajar dari Menkes, Apakah Miliki Lingkar Pinggang Besar Bahaya? Ini Ulasannya…

Ia juga menyarankan untuk sistem rujukan dan transportasi medis harus diperkuat.

Selanjutnya, ia menyampaikan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, harus ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono telah mengatakan bahwa wacana pelatihan dokter umum di daerah 3T untuk menangani persalinan dengan operasi caesar akan dilakukan dengan kajian matang.

"Belum, masih jauh. Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium," kata Dante.

Baca juga: Kenapa Data Anak Berkebutuhan Khusus Perlu Dipercepat? Ini Kata Menkes