KOMPAS.com - Keberhasilan memberikan air susu ibu (ASI) pada bayi secara global masih rendah. Data UNICEF menyebutkan, dari 135 juta bayi yang lahir setiap tahun di seluruh dunia, hampir 83 juta bayi tidak memperoleh penyusuan yang optimal.
Salah satu alasan utama rendahnya angka tersebut adalah kurangnya intervensi untuk menciptakan lingkungan kondusif untuk menyusui. Intervensi meliputi perlindungan, informasi yang tidak bias dan dukungan menyusui secara optimal. Sayangnya, alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan intervensi tersebut.
Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Mia Sutanto mengatakan, menyusui adalah salah satu intervensi gizi yang paling kurang didanai. Sejauh ini, tidak ada komitmen politis untuk menyediakan sumber daya yang sepadan dengan pentingnya menyusui, maupun upaya untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi ibu yang ingin menyusui untuk melakukannya.
"Itulah mengapa investasi pada menyusui adalah hal yang penting," pungkas Mia dalam peluncuran alat perencanaan finansial menyusui oleh International Baby Food Action Network (IBFAN)-Asia di Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Investasi, lanjut Mia, adalah untuk menunjang intervensi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyusui. Caranya yaitu dengan memberikan tiga jenis aksi: perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui.
Agar investasi berjalan dengan secara efektif, optimal, dan sehat, IBFAN-Asia sebagai bagian dari World Breastfeeding Costing Initiative (WBCI) bersama Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) menyediakan "alat perencanaan finansial" bagi setiap negara untuk mendapatkan angka biayanya sendiri.
Wakil Ketua AIMI Nia Umar mengatakan, alat perencanaan finansial tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan memprioritaskan langkah-langkah yang dapat membuat semua ibu menyusui dengan optimal.
"Indonesia sudah memiliki peraturan pemerintah yang mengatur ASI, seharusnya untuk menyukseskannya, investasi di bidang ini juga perlu dilakukan," ujar Nia.
Namun Nia mengatakan, tidak hanya pemerintah yang bisa menggunakan alat yang didapat di www.bpni.org/wbci.html tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mampu menggunakannya.
"Disesuaikan dengan lokasi dan kondisi daerah LSM itu berada," pungkas Nia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.