Pendidikan Seks Sulit Diterapkan di Sekolah

Jakarta, Kompas - Upaya memperkenalkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di sekolah terus diupayakan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana terus mencari cara agar pendidikan seks bisa menjangkau remaja melalui sekolah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Julianto Witjaksono, Rabu (20/3), di Jakarta, mengatakan, hingga kini pendidikan seks di sekolah terus ditolak banyak pihak. Pendidikan seks dicurigai sebagai kegiatan kontraproduktif dan mengarah pada pornografi.

”Padahal, melalui pendidikan seks, remaja mendapat pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, perilaku seks dini dapat ditekan,” kata Julianto.

Dia mencontohkan di Filipina yang memberikan pendidikan seks di sekolah. Salah satu materinya, bagaimana perempuan bisa memiliki bayi. Hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan organ reproduksi diperkenalkan. ”Penelitian menunjukkan, semakin banyak tahu, remaja justru mampu menghindari perilaku seks bebas,” katanya.

Di Indonesia, karena akses terhadap pendidikan seks minim, remaja mencari tahu melalui saluran lain yang kadang tidak tepat. ”Kalau tidak diarahkan, malah berbahaya,” kata Julianto.

BKKBN berupaya menggandeng siswa berprestasi menjadi bagian tim champion. Tugas mereka menampung keluh kesah remaja terkait persoalan yang berhubungan dengan seksualitas. ”Ini dilakukan karena ada kecenderungan remaja lebih senang berbicara dengan teman sebaya. Namun, kami tetap berupaya agar pendidikan seks bisa masuk ke sekolah, mungkin dengan nama lain,” ujar Julianto.

Sektor Industri dalam Cengkeraman Premanisme (2)

Artikel Kompas.id

Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sudibyo Alimoesa secara terpisah mengatakan, promosi kesehatan reproduksi untuk remaja saat ini jadi salah satu prioritas. BKKBN mendidik 16.000 konselor remaja di sekolah menengah atas dan mahasiswa di seluruh Indonesia agar berperan serta aktif dalam kampanye kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya serupa akan dilakukan di sekolah menengah pertama dan pesantren. (DOE)