YLKI Minta SNI Pembalut Wanita Direvisi

"Kalau dioxin tidak boleh, disebutkan di situ (SNI). Misalnya merkuri di cat, ada batasnya. Nah, ini (pembalut) di standar enggak ada. Kita minta revisi SNI pembalut yang memasukkan soal kadar klorin, dioxin. Kalau sekarang enggak ada acuannya," terang anggota pengurus YLKI Ilyani S Andang saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Menurut Ilyani, SNI pembalut yang ada saat ini hanya dilihat secara kualitatif, misalnya harus bewarna putih, tidak mudah robek, dan tidak mudah tembus. Ilyani mengatakan, harus ada batas aman penggunaan bahan kimia pada pembalut, misalnya saat proses pemutihan.

"Yang namanya bahan kimia harus ada batas kuantitatif. Misalnya klor dalam air bersih berapa. Kita harapkan (pembalut) juga gitu, ada batasan-batasan kimia," ujarnya.

Ilyani menjelaskan, pada Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat, proses pemutihan pembalut tidak boleh menggunakan klorin. Namun, jejak residu klorin masih diperbolehkan dengan batas toleransi sekitar 0,1-1 ppm. Berpedoman pada FDA, Kementerian Kesehatan juga melarang proses pemutihan pembalut menggunakan klorin dalam bentuk gas.

Ada dua metode pemutihan yang diperbolehkan, yaitu Elemental Chlorine-Free (ECF), pemutihan tidak menggunakan elemen gas klorin, tetapi dengan klorin dioxide. Cara kedua, dengan Totally Chlorine-Free (TCF), yaitu tidak menggunakan senyawa klorin, tetapi Hidrogen Peroksida. Namun, menurut Ilyani, perlu penjelasan lebih lanjut berapa batas aman yang diperbolehkan.

"Itu ada batasannya, tapi di Kemenkes tidak. Tidak menyebutkan data kuantitatif. Tidak mungkin bahan kimia itu aman kecuali ada batas amannya berapa," pungkasnya.

Ilyani mengatakan, adanya SNI yang jelas mengenai batas aman pengggunaan bahan kimia adalah salah satu cara untuk memastikan konsumen memakai produk yang aman.