Sistem Informasi Kesehatan Dibenahi

KOMPAS.com - Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Indonesia hingga saat ini ternyata masih belum tertata dengan rapih. Bahkan, tak jarang hal ini berdampak langsung pada buruknya layanan kesehatan.

"Yang terjadi saat ini adalah krisis informasi. Banyak petugas kesehatan kita, baik yang di puskesmas maupun di rumah sakit yang terbebani oleh laporan-laporan," ujar dr. Jane Soepardi, MPH, DSc, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, dalam acara media briefing 'Pengembangan dan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan' di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Bahkan menurut Jane, akibat sistem yang belum jelas tersebut, tak jarang banyak tenaga medis yang terpaksa meninggalkan kewajiban utamanya merawat pasien, hanya sekedar untuk menyelesaikan laporan-laporan yang masuk.

Jane menuturkan, permasalahan SIK di Indonesia disebabkan karena beberapa hal seperti misalnya, belum adanya standar, regulasi, SIK terfragmentasi, dan juga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum optimal.

"Sekarang sudah ada Teknologi Informasi dan Komunikasi, tapi itu juga pemanfaatannya belum optimal. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah mencoba menerapkan mulai dari yang terkecil yakni Puskesmas, rumah sakit," jelasnya.

Berbagai upaya saat ini sedang dilakukan untuk pengembangan dan penguatan SIK. Diantaranya adalah integrasi berbagai sistem informasi di Puskesmas dan rumah sakit menjadi SIK tingkat kebupaten (SIKDA) menuju ke pengembangan elektronik.

Dia menambahkan, SIKDA yang sekarang kebanyakan masih manual. Namun secara bertahap semuanya akan diarahkan ke elektronik. Pengembangan SIKDA elektronik dilakukan dengan membuat software SIKDA yang open source. Untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, akan dimulai pada tahun 2011. Sedangkan untuk rumah sakit 2012.

Pengembangan SIKDA elektronik tidak terlepas dari dukungan dan bantuan pihak luar seperti GIZ (dukungan teknis), The Global Fund (USD 12 juta pada tahun 2012-2016) dengan melakukan modernisasi puskesmas, serta sumber bantuan lainnya berasal dari APBN, APBD.

Dengan SIKDA elektronik diharapkan waktu tunggu pasien berkurang, mengurangi medical error, dan pelayanan kesehatan lebih efektif dan efisien. Sementara itu, manfaat terhadap penyelenggara kesehatan, diantaranya, mengurangi beban administratif petugas kesehatan sehingga lebih banyak waktu untuk pasien serta dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat.