Kompas.com - 16/08/2013, 10:03 WIB
|
EditorLusia Kus Anna

Kompas.com - Indonesia akhirnya akan segera meratifikasi kesepakatan pengendalian perdagangan rokok yang disebut Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Conventon on Tobacco Control/FCTC).

FCTC merupakan konvensi yang dirancang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berisi sejumlah langkah pengendalian dampak buruk rokok, baik dalam bentuk tarif maupun nontarif. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang belum menandatangani FCTC.

Sebanyak 172 negara telah menandatangani FCTC. Di antara negara berpenduduk dan penghasil tembakau terbesar, hanya Indonesia yang belum menandatangani. Negara lain yang belum menandatangani, antara lain Andora, Eritrea, Monako, Somalia, Turkmenistan, Zimbabwe.

"Kita sudah minta izin ke Presiden melalui menteri luar negeri untuk ratifikasi FCTC," kata Menteri Kesehtan Nafsiah Mboi di Jakarta, Kamis (15/8).

Nafsiah mengatakan, pertemuan dengan industri rokok juga dilakukan untuk membahas rencana kesepakatan tersebut. Padahal, Indonesia sebenarnya sudah ingin melakukan ratifikasi sejak lama tetapi beredar kabar kuatnya lobi industru rokok membuat pemerintah menunda menandatangani kesepakatan tersebut.

Nafsiah optimis industri rokok tidak akan menolak FCTC karena dalam kesepakatan itu tidak dilarang produksi rokok. Yang diatur terutama mengenai pembatasan penjualan dan promosi rokok.

Rencaa pemerintah tersebut disambut positif oleh anggota DPR. Nova Riyanti Yusuf, wakil ketua komisi IX DPR mengatakan, pemerintah Indonesia sudah seharusnya ikut menandatangi FCTC karena Indonesia adalah negara yang ikut menyusun FCTC.

"Aneh sekali kita menjadi penyusun tapi justru belum melaksanakan ataupun menandatangani," Nova.

Pemerintah, kata Nova harus bersikap lebih konsisten dan mempertanggungjawabkan ide yang dilontarkan. Ide ini harus dilaksanakan dengan mencari jalan tengah antara industri dan kepentingan kesehatan rakyat. Kegagalan mencari jalan tengah, menandakan kemiskinan ide mencari solusi. "Saya tunggu penjelasan Menkes dengan komisi IX. Termasuk tentang izin ke presiden terkait aksesi FCTC," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.