Kesehatan Ibu Terabaikan

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang diluncurkan pekan lalu menyebutkan, angka kematian ibu (AKI) melonjak drastis 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sebelumnya, AKI dapat ditekan dari 390 per 100.000 kelahiran hidup (1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007).

Selain AKI, angka kematian bayi (AKB) juga masih tinggi, 32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka itu hanya turun sedikit dari AKB SDKI 2007 yang 34 per 1.000 kelahiran hidup.

Terkait target Tujuan Pembangunan Milenium menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 23 kematian per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015, tampaknya berat bagi Indonesia untuk mencapai target itu. Segala usaha harus ditingkatkan, seperti keberadaan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan serta ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang memadai di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, pengetahuan ibu dan masalah budaya juga perlu diperhatikan,

Sebenarnya, data SDKI menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, antara lain 96 persen ibu hamil menerima pelayanan antenatal dari tenaga kesehatan (SDKI 2012) dibandingkan 93 persen (SDKI 2007), 83 persen persalinan dibantu tenaga kesehatan (SDKI 2012), pada SDKI 2007 masih 73 persen, dan 63 persen persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan (SDKI 2012), SDKI 2007 46 persen.

Salah satu upaya Kementerian Kesehatan menurunkan AKI adalah menyediakan jaminan persalinan (jampersal), bantuan finansial agar penduduk miskin bisa bersalin dibantu tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Masalahnya, pelaksanaan di lapangan tidak sesederhana di atas kertas, seperti digambarkan dalam laporan para peneliti pada Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes dalam buku Buku Determinan Kesehatan Ibu dan Anak terbitan tahun 2013.

Di Puskesmas Onemobaa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, cakupan persalinan menggunakan jampersal nol. Puskesmas itu terletak di Desa Lamanggau, Pulau Tolandono, 10 menit perjalanan perahu dari Pulau Tomia.

Puskesmas dibangun di area resor yang dikelola pihak swasta. Letaknya 1 kilometer dari permukiman penduduk. Untuk ke puskesmas perlu naik ojek dengan biaya Rp 20.000 atau naik perahu ke dermaga resor. Untuk ke puskesmas harus seizin petugas satpam resor, kemudian disambung jalan kaki sekitar 10 menit.

Akibatnya, puskesmas dan rumah dinas pegawai yang cukup megah tidak digunakan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan di puskesmas pembantu dekat desa. Namun, karena letaknya dekat kuburan, penduduk enggan melahirkan di sana.

Bidan yang diperbantukan di puskesmas tinggal di Pulau Tomia sehingga penduduk sungkan minta tolong karena umumnya persalinan terjadi pada malam hari. Kalaupun dibantu bidan, tak bisa diklaim ke jampersal karena dilaksanakan di rumah.

Adapun penelitian Prakarsa dan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) pada September-Oktober 2012 yang dipaparkan pertengahan Januari 2013 menunjukkan, dana jampersal yang termanfaatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 53,6 persen, Kota Kupang 25,8 persen, dan Kabupaten Kupang 68,2 persen.

”Bantuan jampersal pemerintah pusat terus naik, tapi tak bisa diserap baik,” kata Koordinator Divisi Penelitian dan Pendidikan PIAR Charisal DS Manu. Kondisi itu ironis. Jumlah perempuan di NTT sekitar 2 persen dari jumlah perempuan Indonesia, tetapi menyumbang 5,6 persen AKI.

Meski ditanggung jampersal, 12-19 persen ibu melahirkan di Kupang masih mengeluarkan biaya lebih dari Rp 650.000 untuk ongkos ke fasilitas kesehatan dan biaya obat.

”Bidan terpaksa meminta dana tambahan untuk peralatan melahirkan karena dana jampersal dipotong pemerintah daerah,” kata Charisal. Proses klaim jampersal juga dianggap sulit karena baru dibayarkan setelah beberapa bulan.

Pantauan Kompas di beberapa daerah menunjukkan kondisi serupa. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, penduduk Kampung Cimaragang, Desa Cimaragang, harus ke puskesmas di Kecamatan Cidaun sejauh 40 kilometer dari kampung dengan kondisi jalan tanah dan batu kapur.

Butuh tiga jam perjalanan dengan biaya ojek Rp 100.000. Tidak heran kasus kematian ibu dan bayi terjadi di wilayah itu.

Menurut spesialis kesehatan dan gizi ibu-anak Wahana Visi Indonesia NTT, Sri Wulandari, penyebab kematian ibu dan bayi klasik, yakni kemiskinan, pendidikan rendah, akses jalan ke puskesmas dan rumah sakit buruk. Juga disebabkan terlambat ke fasilitas kesehatan, jarak melahirkan terlalu dekat, terlalu sering melahirkan, dan beban kerja tinggi.

Sebagai gambaran, Magdalena Ngongo (43) ditemui Kompas di Rumah Sakit Caritas di Weetabula, Sumba Barat Daya. Ia mengandung anak kesembilan. Meski usia kehamilan baru delapan bulan, Magdalena dirujuk bidan desa ke rumah sakit untuk bersalin.

Direktur RS Caritas Oka Wiryanatah menuturkan, tiap bulan ada 80-90 ibu hamil dirujuk ke RS itu. Sekitar 30-40 kasus melahirkan dengan operasi caesar. Rata-rata 1-2 orang ibu meninggal per bulan karena datang dalam kondisi sangat parah. ”Penyulitnya antara lain infeksi, ketuban pecah, posisi janin melintang, perdarahan,” kata Oka.

Kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan juga dirasakan penduduk Dusun Borong Buah, Desa Rannaloe, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Menurut Kepala dusun Baso Daeng Kulle (42), puskesmas terdekat di Sapaya, ibu kota Kecamatan Bungaya, berjarak 15 kilometer dari dusun di lereng gunung itu.

Jalan berupa jalan setapak dari batuan cadas hanya cukup dilewati satu mobil. Medannya berkelok-kelok diapit tebing dan jurang terjal.

Di Yogyakarta, menurut Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan, Anung Trihadi, tahun 2012 AKI menurun, 87 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan audit maternal perinatal, ibu yang meninggal telah mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan. Pertolongan medis saat bersalin juga dilakukan meski akhirnya tak terselamatkan. Umumnya kematian akibat perdarahan.

Sejumlah kasus kematian ibu dipicu faktor terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga untuk mencari pertolongan. Diakui, masih ada pelayanan kegawatdaruratan yang belum optimal.

Hal senada dikemukakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumut Retno Sari Dewi.

Sementara itu, studi kasus yang dilakukan Balitbangkes di sebuah puskesmas di Kota Blitar, Januari-November 2012, menunjukkan, ada empat kasus kematian ibu hamil.

Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga sehingga terlambat mendeteksi tanda bahaya kehamilan, terlambat merujuk, hingga terlambat mendapat pertolongan.