Kompas.com - 22/02/2014, 11:38 WIB
Salah seorang warga memperlihatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Cabang Utama BPJS, Kota Bandung beberapa waktu lalu. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Salah seorang warga memperlihatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Cabang Utama BPJS, Kota Bandung beberapa waktu lalu.
|
EditorWardah Fajri
KOMPAS.com — Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang belum sempurna dan memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah pembayaran klaim JKN oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kepada pihak rumah sakit yang bekerja sama, dilakukan secara bertahap atau tidak dipenuhi 100 persen.
 
Pembayaran klaim yang bertahap menyebabkan rumah sakit harus memenuhi sendiri sejumlah kebutuhan dana operasionalnya. Walaupun pada akhirnya rumah sakit menerima penggantian dana tersebut dari pembayaran klaim JKN, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal terhadap pasiennya.

"Kami akan berusaha maksimal supaya mekanisme pemenuhan klaim tidak sampai memengaruhi pelayanan rumah sakit. Kami juga sudah mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur supaya ada bantuan pemenuhan dana," ujar Direktur Utama RSUD Tarakan Koesmedi Prihanto pada temu media bersama BPJS Kesehatan yang membahas pelaksanaan JKN 2015 di Jakarta, Kamis (20/2/2014).
 
Sampai sekarang, RSUD Tarakan menerima 77 persen dari total klaim Rp 11 miliar untuk Januari 2014. RSUD Tarakan juga belum menerima utuh penggantian klaim untuk Jamkesmas 2013. Dari total pengajuan klaim Rp 8 miliar, RSUD hanya menerima Rp 5 miliar. Koesmedi mengatakan, Kementerian Kesehatan RI akan membayar sisa klaim Rp 3 miliar.
 
"Sekarang ini, untuk obat kami 'mengutang' dulu pada pedagang besar farmasi, dan akan dibayar tiga bulan setelah barang didapatkan. Kami memprioritaskan gaji pegawai, kebutuhan makan pasien, dan operasional lainnya. Kami percaya kalau JKN disusun berdasarkan paket atau unit cost fasilitas kesehatan tidak akan merugi," kata Koesmedi.
 
Pemenuhan sisa dana sebesar 23 persen, kata Koesmedi, berasal dari keuangan manajemen rumah sakit. Hal ini tidak menjadi masalah kalau rumah sakit lebih banyak menerima pasien dengan tingkat keparahan rendah (severity 1), misalnya penderita tifus. Sayangnya, RSUD Tarakan lebih banyak menerima pasien dengan severity 3, dengan jumlah total pasien per hari 900-1.000 orang. Akibatnya, pemasukan RSUD Tarakan untuk kegiatan operasional per hari lebih kecil dibanding fasilitas kesehatan lain.
 
"Karena itu, kami berharap ada peninjauan ulang untuk mekanisme pembayaran maupun penetapan harga paket. Untuk tarif beberapa paket mungkin harus direvisi karena komponennya memang sangat mahal. Belum lagi ditambah operasional harian," ujar Koesmedi.
 
Terkait hal ini, Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro mengatakan, sistem pembayaran bertahap bertujuan menertibkan administrasi tanpa mengorbankan keadaan keuangan rumah sakit. Rumah sakit yang memasukkan laporan klaim lebih awal akan mendapatkan prioritas proses verifikasi. Selanjutnya, rumah sakit akan mendapat 50 persen dari pengajuan dana klaim total.
 
"Sisanya akan menyusul tepat sebelum dan sesudah proses verifikasi klaim, masing-masing sebesar 25 persen. Rumah sakit tak perlu khawatir. Klaim tersebut pasti akan dibayar seutuhnya. Kalau sampai penggantian terlambat, BPJS terkena denda sebesar satu persen dari 50 persen sisa klaim yang belum dibayar," kata Purnawarman.
 


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X