Kompas.com - 26/01/2015, 14:10 WIB
EditorLusia Kus Anna


JAKARTA, KOMPAS.com —
Tahun pertama penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, dana yang terkumpul masih dinikmati kelompok mampu. Pembiayaan kesehatan itu juga lebih banyak dimanfaatkan masyarakat di kota besar dan Pulau Jawa yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan lebih baik.

Jika iuran JKN dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan non-PBPU yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dipisah, kelompok PBPU lebih banyak menikmati dana JKN. Kelompok itu antara lain terdiri dari pekerja nonformal dan orang mampu, termasuk kelompok hampir miskin yang bukan penerima bantuan iuran (PBI).

Di sisi lain, pemanfaatan JKN dari kelompok non-PBPU yang terdiri dari PBI serta bekas peserta Asuransi Kesehatan dan peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja—yang mayoritas dananya bersumber APBN—justru kurang memanfaatkan JKN. Padahal, jumlah mereka jauh lebih besar.

Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM yang juga pendiri Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM Laksono Trisnantoto dihubungi dari Jakarta, Sabtu (24/1), menilai kondisi itu terjadi karena pencampuran iuran peserta JKN dalam satu wadah. ”Seharusnya, iuran kedua kelompok itu dipisah sehingga diperoleh keadilan pemanfaatan JKN,” katanya.

Pencampuran semua iuran itu, kata Laksono, membuat kelompok miskin (penerima PBI sebagai kelompok peserta terbesar) menyubsidi kelompok yang lebih mampu, sedangkan yang tinggal di daerah tertinggal dengan fasilitas kesehatan kurang menyubsidi peserta di kota besar dan Pulau Jawa.

Pemisahan sumber pendanaan itu bisa membuat sisa pendanaan kelompok non-PBPU dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal serta mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis ke daerah-daerah kekurangan.

”Kelompok PBI di luar Jawa tak bisa memanfaatkan JKN karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tidak ada,” katanya. Contohnya, operasi jantung terbuka yang ditanggung JKN tak bisa dimanfaatkan warga NTT karena tak ada dokter jantung atau bedah di provinsi itu.

Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah memang tanggung jawab pemerintah. Namun, jika mengandalkan mereka, upaya pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan itu diyakini sulit dilakukan karena kemampuan keuangan setiap daerah beda.

Melalui pemisahan sumber dana, kelompok PBPU bisa membayar iuran lebih tinggi. Besaran iuran Rp 59.500 untuk kelas I, Rp 42.500 kelas II, dan Rp 25.500 kelas III dinilai sangat murah dibanding premi asuransi kesehatan swasta. Belum lagi, semua jenis penyakit dicakup JKN.

Prinsip gotong royong

Halaman:
Sumber KOMPAS

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.