Kompas.com - 21/02/2015, 15:00 WIB
EditorLusia Kus Anna

JAKARTA, KOMPAS.com -  Masalah obesitas atau kegemukan di Indonesia belum dianggap masalah serius. Padahal, peningkatan jumlah orang dengan obesitas bisa menurunkan produktivitas kerja masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan teknologi membuat jumlah orang yang kegemukan bertambah. Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi obesitas mencapai 26,6 persen.

”Ini masalah serius, tetapi Indonesia belum melakukan apa-apa mencegah obesitas,” kata Fasli Jalal, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang juga ahli gizi masyarakat, dalam diskusi yang digelar Institut Gizi Indonesia (IGI), Jumat (20/2), di Jakarta.

Kemajuan teknologi membuat industri pengolahan pangan memproduksi banyak makanan padat energi yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebih. Gaya hidup modern dan maraknya iklan produk makanan itu memicu masyarakat mengonsumsi makanan padat energi.

Selain itu, kemudahan akses transportasi membuat masyarakat cenderung malas jalan kaki. Porsi makan berlebih dan minim aktivitas fisik juga mengganggu sistem metabolisme tubuh. Itu meningkatkan risiko hipertensi, diabetes melitus, serangan jantung, kanker, dan stroke.

Untuk itu, perlu ada penanganan obesitas melalui edukasi gizi dan regulasi pembatasan kadar gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi. ”Yang sulit adalah pengaturan pola makan masyarakat. Kini, masyarakat lebih sering membeli makanan. Kalau tak hati-hati mengatur komposisinya, masyarakat akan terjebak pada gizi tak imbang,” katanya.

Indonesia bisa mencontoh cara Meksiko yang sukses menurunkan jumlah orang gemuk. Caranya, menaikkan cukai produk makanan industri, memberi label pada makanan ramah gizi, dan mengontrol iklan produk makanan. ”Itu terbukti lebih efektif daripada pendidikan gizi di mana pun. Dalam tiga tahun, di Meksiko terjadi penurunan konsumsi makanan cepat saji,” ujarnya.

Sayangnya, belum ada intervensi langsung dari pemerintah kepada industri untuk membatasi jumlah gula, garam, dan lemak. Meski ada aturan menampilkan saran takaran saji, informasi itu tak efektif membatasi asupan makanan masyarakat.

Pakar ekonomi pangan dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, penanganan masalah obesitas sebaiknya lintas sektor. ”Persoalan obesitas terkait sistem ekonomi dan kebijakan pengaturan makanan. Tak tepat jika hanya ditangani sektor kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menggandeng industri untuk menyediakan makanan ramah gizi. Industri diminta tak hanya menyediakan makanan sesuai selera pasar, tetapi juga memproduksi mengandung gizi seimbang. Selain itu, keragaman kuliner lokal dan konsumsi sayur serta buah perlu ditingkatkan.

Pendiri Institut Gizi Indonesia Soekirman menjelaskan, obesitas bisa dicegah dengan persiapan gizi 1.000 hari pertama kehidupan. ”Anak tak cukup gizi dan tumbuh pendek meningkatkan risiko obesitas,” ucapnya. (B08)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.