Kompas.com - 05/01/2022, 21:00 WIB

KOMPAS.com - Dalam upaya untuk mempertahankan keberlangsungan pelayanan untuk pasien Tuberkulosis (TBC) selama pandemi Covid-19, pemerintah telah menyusun langkah-langkah praktis.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dalam acara Asia-Pacific Tuberculosis Forum 2021 yang diselenggarakan oleh Johnson & Johnson.

Melalui wawancara tertulis, Nadia menjelaskan bahwa pelayanan TBC pada masa pandemi Covid-19 tertuang dalam surat edaran tanggal 30 Maret 2020 perihal Protokol tentang Pelayanan Tuberkulosis pada masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Bolehkah Penderita TBC Mendapatkan Vaksinasi Covid-19?

Dalam surat edaran tersebut, beberapa protokol dan manajemen yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut.

  • Layanan TBC tidak boleh dihentikan karena jika putus berobat akan menjadi resistan obat dan akan menularkan kepada yang kontak.
  • Rencana kebutuhan obat TB dan logistik lainnya, termasuk masker, dengan berbagai pertimbangan kondisi yang terjadi.
  • Mapping dan penunjukan fasyankes rujukan TB RO sementara (terpisah dengan fasyankes Covid-19) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.
  • Mapping dan penunjukan faskes lain untuk layanan laboratorium dalam rangka diagnosis TBC yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat, apabila jejaring yang lama perlu dilakukan penyesuaian akibat penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.
  • Rencana untuk memantau pengawasan obat pasien TBC menggunakan teknologi digital atau WhatsApp sesuai dengan kemampuan setempat.

Di samping itu, Nadia juga menjelaskan kebijakan interval pengambilan obat TBC.

Untuk pasien TBC yang sensitif, fase intensif obat TBC bisa diberikan dalam kurun waktu 14 sampai 28 hari, sementara pada pengobatan lanjutan intervalnya adalah 28 hari sampai 56 hari yang sebelumnya hanya 2 minggu.

Bagi pasien TBC resistan obat juga diberikan kemudahan, yaitu setiap 7 hari dan pada lanjutannya adalah pada fase 14 sampai 28 hari.

Langkah pemerintah menuju 2030 bebas TBC

Seperti kita tahu, pemerintah menargetkan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030.

Untuk mencapai target tersebut di masa pandemi, Nadia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis.

Dalam hal logistik, Nadia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan alat-alat yang digunakan untuk pemerinksaan TBC dan Covid-19.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.