Mengapa Harus Kartu Anak Sehat?

SEPERTINYA program kartu-kartu masih menjadi salah satu jurus utama dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Bisa jadi, dengan menghadirkan kartu sebagai identitas personal, maka segala persoalan bisa terdata sehingga penyelesaiannya lebih efektif.

Tidak terjadi tumpang tindih pendataan, fasilitas bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran dan bisa memangkas birokrasi yang selama ini selalu memakan waktu cukup panjang dan melelahkan.

Dengan adanya kartu, semuanya menjadi sakti. Cukup tunjukkan kartu, selesai persoalan. Mungkin begitu harapan yang ingin dihadirkan.

Maka tidak salah jika pada akhirnya, kampanye-kampanye pada pilkada atau pilpres selalu disisipi dengan janji-janji menghadirkan berbagai ‘kartu sakti.’

Begitu pula dalam janji-janji yang disampaikan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (25/10/2023).

Salah satu program yang disampaikan adalah Kartu Anak Sehat.

Mendengar istilah Kartu Anak Sehat, langsung terlintas dalam pikiran penulis (dan mungkin kita semua) pertanyaan sederhana, apakah persoalan kesehatan anak selama ini karena tiadanya kehadiran kartu?

Seperti yang kita dengar bersama, pada pidato penyampaian program pasangan kandidat itu, salah satu narasi yang disandingkan dengan Kartu Anak Sehat adalah untuk pencegahan stunting.

Permasalahan stunting memang masih menghantui negara yang sudah merdeka hampir delapan dasawarsa ini. Bahkan, target penurunan stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024. Pada 2024 ditargetkan angka stunting bisa mencapai 14 persen.

Melihat tren penurunan stunting selama ini, agak mustahil target pada RPJMN akan tercapai.

Angka stunting di Indonesia tahun 2022 masih berada pada 21,6 persen. Meskipun sedikit lebih baik dari tahun 2021, yaitu 24,4 persen, tetapi persentase tersebut masih tergolong tinggi. Sesuai standar WHO, tingkat prevalensi stunting harus di bawah 20 persen.

Kemustahilan itu menguat karena pesta demokrasi yang semakin dekat. Sebentar lagi kehidupan masyarakat Indonesia akan dipertontonkan episode janji-janji politik yang memukau, bahkan bisa menghipnotis diri.

Pun kalau ada bala bantuan yang datang, semuanya tidak terlepas dengan muatan politik yang berujung pada proses substitusi suara pada TPS-TPS nantinya.

Ada sekitar 30 juta penduduk yang berkategori anak usia dini. Artinya angka stunting itu masih melekat pada jutaan anak Indonesia. Bukan angka yang sedikit.