Biaya Perawatan DBD yang Ditanggung BPJS Kesehatan Naik Tajam

KOMPAS.com - Beban biaya yang harus ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk penyakit demam berdarah terus meningkat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof.Ali Ghufron Mukti, mengatakan terjadi kenaikan tajam di tahun 2022 untuk pembiayaan demam dengue (DBD) untuk hospitalisasi dan pengobatan.

"Untuk pembiayaan mencapai Rp 600 miliar di tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai 1,2 triliun. Naiknya tajam sekali," katanya di sela acara diskusi publik “Pentingnya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga terhadap Ancaman Dengue” di Jakarta (17/1/2023).

Ia memaparkan sejumlah alasan di baliknya, yaitu adanya peningkatan kasus penyakti serta kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan juga meningkat.

"Ada peningkatan tarif juga, sehingga yang kami bayarkan ke rumah sakit lebih tinggi dari sebelumnya," imbuhnya.

Di tahun 2023, menurut Ali Ghufron, BPJS Kesehatan mengeluarkan tambahan dana untuk biaya rumah sakit (termasuk untuk penyakit DB) lebih dari Rp 40 triliun.

Baca juga: Musim Hujan: Waspada Leptospirosis, Demam Berdarah, hingga Mycoplasma Pneumoniae

Wakil Menteri Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, dalam sambutannya secara daring menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir, kasus dengue/DBD di Indonesia meningkat seiring dengan pergantian iklim.

"Biasanya mulai naik di bulan November, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari. Apalagi dengan suhu panas yang sekarang dibawa oleh El Nino. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara endemik dengan kasus tertinggi," kata Prof.Dante.

Ia menyebutkan, pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan DBD sebagai bagian dari strategi peningkatan pengendalian penyakit, yang mencakup aktivitas seperti: pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit; penguatan health security; peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan; serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

"Selain dengan memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui program 3M, dibutuhkan upaya yang lebih inovatif untuk pengendalian DBD di Indonesia, seperti pengembangan teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin dengue," katanya.

Baca juga: Ada Potensi Defisit Keuangan 2024, Akankah Iuran BPJS Kesehatan Naik?