Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Puspita Wijayanti
Dokter, Aktivis Sosial, Kritikus

Saya adalah seorang dokter dengan latar belakang pendidikan manajemen rumah sakit, serta pernah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebelum memutuskan keluar karena menyaksikan langsung dinamika perundungan dan ketidakadilan. Sebagai aktivis sosial dan kritikus, saya berkomitmen untuk mendorong reformasi dalam pendidikan kedokteran dan sistem manajemen rumah sakit di Indonesia. Pengalaman saya dalam manajemen rumah sakit memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sistem yang berfungsi baik, bukan hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam melindungi kesejahteraan tenaga kesehatan.

Labirin Kebijakan BPJS Kesehatan dan Dilema Pelayanan Medis

Kompas.com - 24/12/2024, 09:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Bagi rumah sakit besar, mungkin ini sekadar tantangan. Namun, bagi rumah sakit kecil, syarat ini adalah ancaman eksistensi.

BPJS adalah tonggak penting bagi Indonesia, tetapi sistem ini perlu segera diperbaiki. Kebijakan berbasis administrasi yang kaku harus digantikan dengan pendekatan humanis yang memprioritaskan kebutuhan pasien.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

Pertama, evaluasi tarif berbasis biaya nyata. Tarif layanan BPJS sering kali tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan rumah sakit, terutama rumah sakit swasta.

Evaluasi berbasis cost-analysis perlu dilakukan secara berkala agar layanan tetap berkualitas.

Baca juga: Menkes: Masyarakat Tak Perlu Khawatirkan Iuran BPJS Kesehatan 2025

Kedua, sistem klaim yang transparan. BPJS perlu memastikan bahwa dokter dan rumah sakit dapat mengetahui status klaim secara real time. Ketidakpastian klaim adalah akar dari banyak ketegangan antara BPJS dan rumah sakit.

Ketiga, fleksibilitas untuk kasus khusus. Pasien dengan penyakit kronis seperti thalassemia atau kanker membutuhkan kebijakan layanan lebih fleksibel. Protokol medis tidak boleh dikorbankan demi efisiensi administratif.

Keempat, insentif untuk rumah sakit berkinerja baik. Daripada hanya menekan rumah sakit dengan tuntutan efisiensi, BPJS seharusnya memberikan insentif kepada rumah sakit yang mampu memberikan layanan berkualitas tinggi.

Kelima, peningkatan literasi pasien. Masyarakat harus lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem BPJS.

Edukasi yang baik dapat mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman antara pasien, rumah sakit, dan BPJS.

Sebagai negara berkembang dengan populasi besar, tantangan BPJS memang kompleks. Namun, jika perbaikan sistem tidak segera dilakukan, maka hanya akan menjadi beban tambahan bagi rumah sakit dan pasien yang seharusnya dilayani.

BPJS bukan sekadar soal biaya, melainkan soal investasi dalam kesehatan bangsa. Sistem kesehatan yang baik adalah fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Sudah waktunya kita mengutamakan manusia, bukan sekadar angka dalam laporan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau