Menkes: Masyarakat Tak Perlu Khawatirkan Iuran BPJS Kesehatan 2025

KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025.

Ia memastikan bahwa BPJS Kesehatan akan cukup kuat untuk mengelola keuangan pada tahun tersebut.

"Pada 2025, BPJS Kesehatan berdasarkan hitungan saya cukup kuat. Jadi, tidak usah khawatir," kata Budi Gunadi Sadikin di Solo, Jawa Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/12/2024).

Menurut Budi, yang lebih penting untuk dihitung adalah kebutuhan BPJS Kesehatan setelah tahun 2025.

"BPJS Kesehatan sudah saya hitung, pada 2025 tidak akan kekurangan duit," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini, bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sedang menghitung secara cermat berapa sebenarnya kebutuhan dana BPJS Kesehatan untuk masa depan. Budi menambahkan, jika ada penyesuaian tarif, hal itu juga akan diperhitungkan.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Ia mengatakan bahwa setiap perusahaan asuransi pasti memiliki klaim yang lebih kecil daripada premi yang diterima.

"Dia harus jaga itu. Kita ngomongin bilangan besar, mungkin nggak 280 juta penduduk Indonesia mati atau jantung, kan nggak mungkin," ujarnya.

Menurutnya, dengan metode aktuaria yang digunakan dalam perhitungan asuransi, jumlah premi yang masuk dari 280 juta penduduk Indonesia bisa digunakan untuk menutup biaya besar, seperti pengobatan sakit jantung atau kanker, serta biaya terkait bencana alam.

"Itu bisa menutup Rp2 juta biaya sakit jantung, Rp1 juta biaya kanker, Rp500 ribu bencana alam, itu ada hitungannya," jelas Budi.

Ia menekankan bahwa jika penghitungan dan eksekusinya dijalankan dengan disiplin, maka keuangan BPJS Kesehatan akan tetap sehat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, isu terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencuat seiring dengan rencana pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Isu ini diperburuk oleh spekulasi mengenai defisit anggaran dan potensi gagal bayar BPJS Kesehatan.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sebelumnya memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih dalam kondisi sehat meskipun ada risiko defisit.

Ghufron menjelaskan bahwa salah satu faktor yang meningkatkan risiko defisit adalah meningkatnya pemakaian layanan BPJS Kesehatan.

Saat ini, sekitar 1,7 juta orang setiap hari menggunakan layanan BPJS Kesehatan, yang membuat utilisasi semakin tinggi.

Namun, ia memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap dapat memenuhi kewajiban membayar rumah sakit pada 2025.