Dokter Umum Perlu Dibekali Kompetensi Khusus

KOMPAS.com -  Pemberdayaan tenaga bidan di fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan anak dinilai tidak efektif. Alternatif lain adalah meningkatkan kompetensi dokter umum yang bekerja di daerah agar bisa menangangi spesialisasi anak, obstetri dan ginekologi, serta anestesi.

Hal tersebut disampaikan  Prijo Sidipratomo, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di sela-sela acara forum diskusi para stakeholder komunitas kesehatan Indonesia, Kamis, (11/8/2011), di Jakarta.

“Sekolah bidan itu banyaknya bukan main. Namun apakah akreditasinya sama ketatnya dengan pendidikan dokter, terutama yang di luar Jabodetabek," kata Prijo.

Sulistiono, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementrian Kesehatan menambahkan, kewenangan tambahan pada dokter umum di daerah merupakan langkah tercepat yang bisa diambil untuk mengatasi pelayanan kesehatan yang belum merata.

"Dokter yang telah dilatih akan diberi sertifikat untuk bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Namun kewenangan tambahan itu hanya berlaku di satu daerah," kata Sulistiono dalam kesempatan yang sama.

Menurut Prijo, pada ibu hamil memonitor perkembangan kesehatan janin adalah hal yang penting. Untuk itu dibutuhkan peran dan campur tangan dokter. "Tidak bisa jika hanya mengandalkan bidan saja, tanpa ada pendampingan dari dokter," katanya.

Prijo menilai usaha penurunan angka kematian ibu dan anak yang sekarang dilakukan pemerintah lebih kepada program-program instan dan terobosan-terobosan. “Mereka berpikir kalau meletakkan tenaga bidan pasti murah, tapi celakanya kita kan juga mesti lihat kompetensinya,” cetusnya.

Ia menambahkan, setiap dokter pada dasarnya bersedia jika ditempatkan di daerah. Hanya saja, persoalan saat ini seringkali dokter tidak memiliki fasilitas untuk melakukan kewenangannya. "Memang investasi kesehatan itu mahal, tapi akan lebih mahal jika tidak menginvestasikannya," imbuhnya.