BPJS Tegaskan Kesiapan Jelang Implementasi JKN

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu PT. Askes (Persero), kembali menegaskan kesiapan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014 besok. Selain sarana, kesiapan juga didukung komunikasi antara BPJS pusat dan daerah.

 

“Kita sejak awal sudah terus berkoordinasi dan sosialiasi dengan kantor perwakilan. Kami yakin dengan dukungan pemerintah setempat BPJS bisa terlaksana dengan baik, hingga pada akhirnya mencapai target keanggotaan seluruh masyarakat Indonesia pada 2019,” kata Direktur Kepesertaan PT. Askes (Persero), Sri Endang Tridarwati, Senin (30/12/2013).

 

Saat ini PT. Askes (Persero) memiliki 105 kantor operasional kabupaten yang tersebar di 12 divisi regional. Masyarakat juga bisa menghubungi call center di 500400 bila kebingungan terkait mekanisme pendaftaran atau penggunaan JKN 2014. Bagi pengguna akses internet dan mobile bisa mengakses informasi di www.bpjs-kesehatan.go.id. Masyarakat juga bisa mendatangi BPJS Center atau posko BPJS 24 jam, yang tersedia di kantor perwakilan dan divisi regional.

 

Saat ini PT. Askes (Persero) sudah menyiapkan 21 blangko kosong untuk para pendaftar BPJS. Blangko nantinya akan disebarkan di seluruh kantor perwakilan PT. Askes (Persero). PT. Askes (Persero) juga meminta bantuan TNI-Angkatan Laut yang memiliki rumah sakit kapal, untuk ikut mensosialisasikan BPJS kepada masyarakat pesisir dan perbatasan.

 

Pendaftaran peserta BPJS, kata Tri, tidak berlangsung lama. “Hanya 15 menit untuk pendaftaran sampai dapat kartu peserta BPJS. Masyarakat bisa mendaftar lewat situs www.bpjs-kesehatan.go.id, datang langsung ke kantor BPJS, atau melalui bank. Untuk bank saat ini ada Mandiri, BRI, dan BNI,” kata Tri.

 

Bagi calon peserta BPJS yang mendaftarkan sendiri, diharapkan membawa kartu tanda pengenal ketika akan mendaftar. Peserta yang mendaftar sendiri adalah pekerja mandiri dan bukan pekerja.

 

Tri tak menampik, penyelenggaraan BPJS bukan hal mudah meski tidak sulit. Hal ini dikarenakan BPJS mengharuskan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Sebelumnya, masyarakat terbiasa mengutamakan pengobatan (kuratif) dibanding pencegahan (preventif). Masyarakat juga lebih percaya pelayanan kesehatan tersier dan sekunder daripada primer, yaitu puskesmas dan klinik pratama.

 

Pola ini dibalik pada pelaksanaan JKN 2014 yang menggunakan sistem rujuk berjenjang. Masyarakat harus melalui fasilitas pelayanan primer sebelum ke tersier dan sekunder. Dengan pola layanan ini, masyarakat dipaksa melakukan upaya preventif supaya tidak melalui sistem rujuk tersebut. Fasilitas pelayanan juga diharuskan berbenah supaya bisa melayani masyarakat lebih baik, sehingga tidak terlalu banyak memakan biaya kapitasi.

 

“Memang akan dilaksanakan dengan bertahap. Namun program ini mendapat dukungan penuh masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sudah ada 7 propinsi dan 107 kabupaten/kota yang menegaskan komitmennya pada BPJS. Jumlah total peserta BPJS sampai Desember 2013 sudah 116.122.065 jiwa,” kata Tri. Propinsi tersebut adalah NAD, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat.         

 

 

“Saat pendaftaran, petugas akan menanyakan dimana calon peserta tinggal. Kemudian petugas akan menyesuaikan tempat tinggal peserta dengan fasilitas kesehatan primer terdekat. Selanjutnya peserta harus berobat ke fasilitas tersebut. Bila tidak memungkinkan, petugas akan merujuk pada fasilitas lanjutan terdekat,” kata Edison.