7 Rekomendasi WHO Usai Cabut Status Kedaruratan Covid-19

KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan langkah-langkah lanjutan jangka panjang untuk menyikapi ancaman Covid-19 di masa akan datang.

WHO telah mencabut status kedaruratan global untuk Covid-19 pada Jumat (5/5/2023).

Dengan mempertimbangkan, tingkat kematian akibat Covid-19 secara global telah turun, vaksinasi yang meluas, ketersediaan perawatan kesehatan yang lebih baik, dan tingkat kekebalan populasi dari infeksi sebelumnya.

Namun, itu bukan berarti Covid-19 tidak lagi menjadi ancaman kesehatan global.

Mark Woolhouse, seorang ahli epidemiologi di Universitas Edinburgh mengatakan bahwa Covid-19 akan terus menjadi tantangan sistem kesehatan di seluruh dunia dalam jangka panjang.

"Ini (Covid-19) menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan tampaknya akan tetap menjadi masalah di masa mendatang," ujar Woolhouse, seperti yang dikutip dari Reuters Sabtu (6/5/2023).

Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan mengatakan bahwa sistem kesehatan dunia masih memiliki kelemahan yang memungkinkan infeksi virus corona atau virus lain terjadi pada manusia.

"Dan itu perlu diperbaiki," ucapnya.

Oleh karena itu, WHO merekomendasikan beberapa langkah jangka panjang untuk menghadapi ancaman Covid-19 di masa yang akan datang.

Tujuh rekomendasi WHO

Dikutip dari laman resmi WHO, berikut rekomendasi WHO untuk mengantisipasi ancaman Covid-19 di masa yang akan datang:

• Mempertahankan peningkatan kapasitas kesehatan nasional dan bersiap menghadapi ancaman mendatang

Pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kesiapan sistem kesehatan nasional untuk wabah di masa depan.

Penyelenggara negara harus memperbarui rencana kesiapsiagaan pandemi patogen pernapasan dan memulihkan program kesehatan yang terkena dampak buruk pandemi Covid-19.

• Mengintegrasikan vaksinasi Covid-19 dalam program vaksinasi seumur hidup

Penyelenggara negara harus mempertahankan upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 untuk semua warga dengan vaksin yang direkomendasikan WHO.

Selain itu, pemerintah harus tetap aktif menangani masalah penerimaan dan permintaan vaksin.

• Menyatukan informasi dari berbagai sumber data surveilans patogen pernapasan secara global

Setiap penyelenggara negara harus terus aktif mencatat dan melaporkan data mortalitas, morbiditas, dan informasi surveilans varian kepada WHO.

Penyelenggara negara harus memanfaatkan Sistem Pengawasan dan Respons Influenza Global (Global Influenza Surveillance and Response System/GISRS) dan mendukung pembentukan Jaringan Laboratorium Virus Corona (Coronavirus Laboratory Network/CoViNet) WHO.

• Menyusun tindakan pencegahan medis dalam kerangka regulasi nasional

Pemerintah masing-masing negara harus memperkuat otoritas pengaturan mereka untuk mendukung otorisasi sistem kesehatan nasional jangka panjang, termasuk penggunaan vaksin, diagnostik, dan terapeutik.

• Meneruskan kerja sama dengan masyarakat untuk menjalin komunikasi yang kuat, tangguh, dan inklusif

Masing-masing negara harus mengadaptasi strategi dan intervensi manajemen risk communications and community engagement (RCCE) dan infodemik dengan konteks lokal.

• Mencabut protokol kesehatan terkait perjalanan internasional Covid-19

Perjalanan internasional dapat dilakukan lagi tanpa menunjukkan bukti vaksinasi terhadap Covid-19 sebagai prasyarat.

• Mendukung penelitian 

Setiap negara harus terus mendukung penelitian untuk meningkatkan vaksin yang mengurangi penularan dan dapat diterapkan secara luas.

Penelitian juga bertujuan untuk memahami spektrum penuh, kejadian, dan dampak kondisi pasca Covid-19 serta evolusi SARS-COV-2 pada populasi dengan gangguan kekebalan.

Selanjutnya, untuk mengembangkan perawatan terpadu yang relevan.