Jumlah Donor Kornea Mata Minim

JAKARTA, KOMPAS - Minimnya donor kornea mata di Indonesia menyebabkan operasi kornea mata masih bergantung pada pasokan kornea dari luar negeri.

Tahun 1968 hingga kini, total donor kornea mata di Indonesia 18.000 orang. ”Di luar Jakarta jumlah donor sangat minim,” kata Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia/Bank Mata Indonesia, Tjahjono Darminto Gondhowiardjo, akhir pekan lalu.

Pencangkokan kornea masih bergantung pada kiriman dari luar negeri, terutama Amerika Serikat. Dari sekitar 4.000 kasus transplantasi kornea, sekitar 3.000 donor berasal dari luar negeri.

Kebutaan kornea disebabkan penyakit bawaan (genetik) dan kecelakaan. Penderitanya bertambah setiap tahun. Di Indonesia, kebutaan kornea penyebab terbesar kedua kebutaan setelah katarak. Tak kurang dari 24.000 penduduk Indonesia mengalami kebutaan kornea.

Kebutaan jenis ini hanya bisa ditanggulangi dengan pencangkokan kornea dari donor. Namun, penderita kebutaan kornea tak bisa langsung dioperasi karena kornea mata donor baru bisa diambil setelah donor meninggal dunia.

Butuh dorongan

Donor kornea didahului mendaftar di bank mata. Calon donor bisa mendaftar online di situs bank mata.

Menurut Tjahjono, minimnya jumlah donor disebabkan kurangnya dukungan pemerintah. Di Singapura, pemerintah tak hanya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bank mata, tetapi juga menetapkan setiap warga yang meninggal adalah calon donor, kecuali membuat pernyataan menolak menjadi donor. Di Filipina, ada peraturan yang memudahkan mendapat donor kornea dari korban kecelakaan yang meninggal di rumah sakit.

Deradjad S Widhyharto, pengajar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, mengatakan, faktor budaya dan nilai agama turut menyebabkan minimnya jumlah donor organ tubuh di Indonesia. Organ tubuh dianggap bagian privat dari tubuh sehingga seseorang tidak akan mudah menyumbangkannya kepada orang lain.

Pemuka agama dan tokoh masyarakat harus diajak membicarakan masalah itu. Merekalah yang bisa memberi pemahaman kepada publik. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil peran sentral menyosialisasikan itu kepada masyarakat. (ARA)