Hak Kaum Miskin Kota Terabaikan

Tidak bertanggung jawab

Direktur The Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi menyatakan, masih banyak aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terabaikan. Dulu saat era pemerintah otoriter, hak sipil dan politik menjadi isu yang paling banyak mendapat perhatian. Namun, kini, seiring pengakuan hak sipil dan politik kian menguat, persoalan hak ekonomi, sosial, dan budaya belum juga mendapat perhatian yang layak.

Palupi berpendapat pemerintah tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pemerintah dalam melihat persoalan kemiskinan melulu dari sisi pendapatan dan bukannya dari sisi HAM.

Indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, Palupi melanjutkan, jauh dari norma HAM dan bahkan berpotensi melanggar HAM itu sendiri. Terbukti, keluarga yang secara riil membutuhkan pelayanan terpaksa kehilangan akses akibat di luar indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.

”Indikator itu mengarahkan tindakan. Kalau tindakan jauh dari norma HAM, tanggung jawab pemerintah menjalankan HAM tak akan jalan, hanya sekadar retorika. Ini terjadi karena upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan tidak dijalankan dalam kerangka kerja HAM, tetapi tindakan karitatif,” kata Palupi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Didik J Rachbini, menyatakan, hak-hak dasar, termasuk ekonomi, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejauh ini pemerintah tak punya kebijakan yang memadai untuk mewujudkan hak-hak itu.

”Ada Kementerian Sosial, tapi kerjanya cuma seperti lembaga swadaya masyarakat, anggarannya juga pas-pasan. Ada Kementerian Perumahan Rakyat, tapi ngurus swasta saja,” kata Didik.

Dari Data Bulanan Sosial-Ekonomi per Oktober 2011 Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin per Maret 2011 sebanyak 30,02 juta jiwa atau 12,49 persen dari total penduduk 237,5 juta orang. Artinya, angka kemiskinan turun 1 juta jiwa dibanding Maret 2010 yang jumlahnya 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total penduduk.

Sementara jumlah penduduk hampir miskin tahun 2011 bertambah 5 juta jiwa dibanding tahun lalu. Sebanyak 1 juta jiwa naik status, dari miskin ke hampir miskin. Namun, 4 juta jiwa lainnya turun status, dari tidak miskin ke hampir miskin.

(BRO/FRO/LAS)