Besaran Iuran JKN Dikaji Ulang

Kompas.com - 16/01/2015, 14:10 WIB
Warga antre untuk mendaftar program BPJS. Tribun Pontianak/Galih Nofrio NandaWarga antre untuk mendaftar program BPJS.
EditorLusia Kus Anna

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta pekerja bukan penerima upah atau perorangan mulai dibahas lembaga terkait. Perubahan iuran itu diharapkan menyesuaikan nilai keekonomian diikuti peningkatan mutu layanan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengemukakan hal tersebut setelah rapat koordinasi terkait dengan pembiayaan JKN-BPJS Kesehatan, Kamis (15/1), di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno.

Chazali mengatakan, iuran JKN-BPJS Kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau perorangan ditinjau ulang. Meski nantinya ada perubahan, khusus iuran peserta PBI tahun 2015 ini tidak akan berubah karena sudah dianggarkan sebelumnya. Iuran peserta PBI kemungkinan berubah pada 2016.

”Pertengahan tahun ini kemungkinan sudah dihitung berapa perubahan iuran. Harapannya, ini diikuti kenaikan mutu pelayanan dan penambahan fasilitas kesehatan,” kata Chazali.

Perubahan iuran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Menurut Pasal 16I perpres ini, besaran iuran peserta ditinjau ulang paling lama dua tahun sekali.

Nilai keekonomian

Chazali menjelaskan, berdasarkan penghitungan DJSN, besaran iuran peserta PBI yang sesuai dengan nilai keekonomian adalah Rp 27.500. Angka itu akan terus diajukan DJSN dalam pembahasan besaran iuran PBI 2016. Adapun iuran peserta PBPU diusulkan naik Rp 10.000 untuk setiap kelas perawatan.

Menurut Perpres No 111/2013, iuran peserta PBPU Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 42.500 untuk kelas II, dan Rp 59.500 untuk kelas I. Iuran peserta PBI sebesar Rp 19.225 dibayar pemerintah.

Fachmi mengatakan, besaran iuran PBPU dinilai Menko Perekonomian perlu disesuaikan banyak hal, di antaranya inflasi dan nilai keekonomian. Untuk itu, BPJS Kesehatan diminta menghitung besaran iuran yang sesuai. Perubahan iuran untuk PBPU kemungkinan tahun ini. Selain itu, rapat membahas kemungkinan perubahan iuran peserta PBI.

Adapun iuran pekerja penerima upah (PPU) akan dihitung batas bawah penghitungan iuran peserta PPU. Selama ini yang ada adalah batas atas, yakni dua kali penghasilan tidak kena pajak status keluarga K1.

Halaman:

Sumber KOMPAS
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X