Mendorong Kebijakan Kesehatan Berlandaskan Kajian Ilmiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Kesehatan RI sedang giat melaksanakan transformasi kesehatan. Para peneliti mengingkatkan pentingnya memakai hasil kajian ilmiah dalam membuat kebijakan kesehatan.

Peneliti utama dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (CHEPS UI), Prof.Budi Hidayat mengatakan, hasil kajian ilmiah bisa menjadi landasan agar kebijakan yang dibuat lebih terarah.

"Hasil kajian bisa jadi amunisi bagi pemerintah. Kajian dari CHEPS juga untuk memastikan agenda tranformasi tetap pada jalurnya," kata Prof.Budi dalam acara konferensi pers Refleksi Dua Tahun Transformasi Kesehatan di Jakarta (18/12/2023).

Ia memberi contoh kajian Diabetes in Primary Care (DIAPRIM) yang hasilnya menyebutkan bahwa pemberian terapi insulin di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menghemat dana penanganan diabetes di JKN.

"Penghematannya sampai 14 persen atau sekitar 1,7 triliun per tahun," ujarnya.

Studi lain adalah JKN Financial Modelling (JFM) untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Baca juga: 6 Manfaat Insulin Pen untuk Diabetes dan Cara Menggunakannya

Hasil studi JFM itu juga digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan Permenkes 3/2023. Selain itu JFM juga dipakai untuk menghasilkan serangkaian rencana reformasi kebijakan seperti kebutuhan dasar kesehatan, kelas rawat inap standar, dan tarif JKN.

"Jika pemerintah mau mengimplementasikan hasil kajian, proyeksi anggarannya tidak akan meleset," kata Prof.Budi.

KOMPAS.com/Lusia Kus Anna Konferensi pers Refleksi Dua Tahun Perjalanan Transformasi Kesehatan yang diadakan oleh CHEPS Universitas Indonesia di Jakarta (18/12/2023).

CHEPS UI juga mengembangkan metodologi dan analisis perhitungan biaya per episode penyakit yang lebih akurat, yaitu INA Grouper.

"INA Grouper ini pengelompokan baru untuk diagnosis dan penyakit yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia," kata Tenaga Ahli Bidang Tarif Kesehatan di CHEPS UI, Dr.Atik Nurwahyuni SKM.

Baca juga: Ini yang Terjadi jika Menunggak Iuran BPJS Kesehatan Bertahun-tahun

6 Pilar transformasi

Staf Khusus Menteri Kesehatan, Prastuti Soewondo mengatakan ada 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu:

1. Penguatan layanan primer dengan konsep mendekatkan layanan hingga ke tingkat desa dan dusun.

2. Penguatan layanan rujukan terutama dalam peningkatan jenis, jumlah, kualitas, dan distribusi layanan agar terjadi kesetaraan.

3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan.

4. Penguatan sistem pembiayaan kesehatan melalui perbaikan kualitas belanja kesehatan berbasis kinerja.