Tenaga Kesehatan Harus Siap Hadapi AFTA

KOMPAS.com- Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi menyatakan, pelayanan di bidang kesehatan perlu terus berbenah menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015. Beberapa permasalahan terkait sumber daya seperti distribusi tenaga kesehatan perlu segera dicarikan jalan keluar dalam mengantisipasi serbuan tenaga kesehatan asing.

"Harus siap. Kita tak mungkin menutup atau membatasi pintu perdagangan. Sekarang kita harus punya solusi jitu supaya pasien dan dokter Indonesia tidak diambil negara lain," ujar Menkes pada acara Peringatan Sewindu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), di Jakarta Senin (26/4/2013).

Indonesia, menurut Nafsiah, menjadi pasar potensial bagi serbuan tenaga kesehatan asing. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sektor yang tidak tergarap, misal minimnya tenaga kesehatan di lokasi terpencil, dan minimya dokter spesialis di bidang anak, bedah, dan gigi.

Nafsiah mengatakan, perlunya adanya upaya untuk mencari win-win solution  antar berbagai organisasi kedokteran. Solusi ini diharapkan bisa menyatukan berbagai spesialis dan profesi di bidang kesehatan. "Ke depannya tidak usah ada rebutan pasien atau tempat praktek. Jadikan rakyat sebagai fokus," ujar Nafsiah.

Distribusi tenaga kesehatan, diakui Menkes, masih menjadi sandungan dalam kesiapan Indonesia menghadapi pasar AFTA. Padahal, menurut Nafsiah saat ini Indonesia memiliki 33 ribu dokter yang melayani 100 ribu penduduk. Jumlah dokter spesialis sekitar 25 ribu, sementara dokter umum 80 ribu. Jumlah produksi dokter per tahun mencapai 7 ribu, dari 72 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Sayangnya, distribusi tenaga kesehatan tidak merata.
Padahal, peempatan kerja sejatinya tidak lagi menjadi soal bagi dokter. 

"Menurut PP 38 thun 2007 gubernur berhak mengatur distribusi tenaga kesehatan. Namun hal ini tidak diketahui perangkat daerah," kata Nafsiah.

Kondisi ini diperparah sebagian lulusan yang tidak percaya diri saat ditempatkan di lokasi terpencil. Padahal, menurut Nafsiah, lokasi yang minim tenaga kesehatan menjadi tempat potensial penyerbuan dokter asing. Bila ini terjadi, bukan tidak mungkin dokter Indonesia tidak menjadi tuan di negeri sendiri.

Perbaikan mutu lulusan dokter, lajut Menkes, juga menjadi salah satu jalan keluar. Ia berharap, walau kebanyakan fakultas kedokteran dimiliki oleh swasta namun bukan berarti meminimalkan kemandirian dan tanggung jawab.

"Dokter harus siap ditempatkan dimana saja. Melalui penempatan akan banyak ilmu dan pengalaman," katanya.

Menkes juga berharap, fakultas kedokteran bisa bersama melatih pada dokter umum yang tersebar di pelosok Indonesia. Dokter umum ini dilatih sehingga bisa mengoperasi terutama untuk tindak penyakit gawat. Hal ini penting bila tidak ditemukan dokter spesialis di daerah tersebut.

"Melalui kerjasama ini saya berharap, tenaga kesehatan menjadi lebih fokus melayani rakyat," kata Nafsiah yang juga mengingatkan bahwa peningkatan profesionalitas akan berdampak  positif pada mutu tenaga kesehatan di masa mendatang.