Penyediaan Makanan Bergizi adalah Hak Asasi Manusia

KOMPAS.com - Pemerintah tiap negara seharusnya memiliki komitmen tinggi dalam menjamin setiap warga negaranya mendapatkan makanan bergizi. Ketersediaan makanan bernutrisi itu dipandang sebagai hak asasi manusia.

Hal tersebut dikatakan pakar nutrisi dari PBB, Hilal Elver. Ia menyebutkan, peningkatan industri produksi makanan dan juga liberalisasi perdagangan membuat koorporasi besar membanjiri pasar dengan makanan yang murah tapi tidak bergizi.

Kondisi itu dinilai Elver membuat orang-orang yang tidak mampu harus memilih antara makan untuk bertahan hidup atau memilih asupan nutrisi.

"Dalam kerangka hak asasi, negara bertanggung jawab memastikan adanya regulasi yang efektif bagi industri makanan, pembuat kebijakan juga harusnya bebas dari pengaruh sektor swasta dan mengimplementasikan kebijakan untuk melawan kekurangan nutrisi dalam segala bentuk," kata Elver.

Ia menambahkan, setiap negara seharusnya lebih dari sekedar memastikan warga negaranya memenuhi kebutuhan minimun pangan untuk bertahan hidup. Setiap warga negara seharusnya dijamin memiliki akses terhadap nutrisi yang cukup.

Komunitas internasional dianggap Elver tidak bisa memenuhi kesepakatan global dalam hal target nutrisi untuk menuntaskan masalah malnutrisi dalam sebaga bentuknya.

Saat ini diperkirakan 800 juta orang di seluruh dunia kelaparan, lebih dari 2 miliar orang menderita kurang gizi, dan 600 juta orang obesitas. Ini berarti, hampir separuh populasi dunia bisa dianggap tidak mendapatkan akses makanan yang cukup.

Elver mengaku sangat khawatir dengan strategi marketing yang agresif dari industri makanan, terutama dalam hal makanan junk food pada anak-anak dan di negara berkembang.

"Langkah pertama yang penting adalah memahami bahwa nutrisi adalah komponen esensial dalam hak asasi manusia terhadap makanan yang cukup," katanya.