Di Balik Angka Kematian Ibu...

Namanya Fatimah. Buruh cuci. Usianya 28 tahun. Ia meninggal dua tahun lalu saat melahirkan anak ketiganya. Dukun bayi yang menolong persalinannya tak mampu menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya.

”Fatimah meninggal sesaat setelah melahirkan, disusul bayinya,” kenang Lies Marcoes-Natsir.

Ibu tiga anak itu melanjutkan, ”Fatimah dan suaminya, buruh serabutan, tak bisa minta bantuan keluarga karena sangat miskin. Ibunya Fatimah janda dengan empat anak, satu di antaranya terkena gangguan mental.”

Rekaman peristiwa itu tak pernah hilang dari benak Lies. Keluarga kakak dari Fatimah sempat mendapat perhatian khusus dari Lies dan keluarganya. ”Ia pindah rumah. Saya baru diberi tahu beberapa waktu setelah kematian Fatimah,” tutur Lies.

Sebagai Senior Program Officer untuk program advokasi hak reproduksi The Asia Foundation yang punya kerja sama dengan organisasi Aisyiyah, Lies mengamati detail persoalan.

Jarak letak Ciparigi tak jauh dari Kota Bogor. Seluruh fasilitas kesehatan untuk persalinan dengan komplikasi tersedia di Rumah Sakit PMI dan dua rumah sakit swasta. Pusat kesehatan masyarakat hanya 15 menit dari rumahnya, sedangkan bidan hanya beda kompleks. Fatimah dan keluarganya tinggal di kampung, sementara bidan di kompleks perumahan.

”Fatimah gagal diselamatkan karena semua itu terlalu jauh bagi dia dan keluarganya yang sangat miskin,” ujar Lies, ”Birokrasi pengurusan jaminan kesehatan masyarakat tak terjangkau. Satu-satunya penolong yang bisa diraih adalah dukun bayi.”

Tragedi kemanusiaan

Bagi perempuan miskin seperti Fatimah, makna infrastruktur tak berhubungan dengan kilometer jarak dari rumah ke pusat pelayanan kesehatan seperti dalam teori para perancang pembangunan, melainkan akses waktu ekonomi dan pengambilan keputusan.

”Saya menjumpai banyak kasus kematian ibu karena pengambilan keputusan yang terlambat,” kenang Sri Kusyuniati, Kepala Perwakilan Indonesia Yayasan Kependudukan Dunia (WPF) di Jakarta.

Di Nusa Tenggara Barat ia menyaksikan seorang perempuan meninggal saat melahirkan karena soal itu. ”Kalau suami tidak di rumah saat istri akan melahirkan, keputusan terkait persalinan ada di tangan ayah mertua. Saat itu, ayah mertuanya keluar rumah, dicari tidak ketemu, dan suaminya buruh migran di Malaysia.”

Tradisi yang kurang lebih sama juga terjadi di daerah Kuningan, Jawa Barat. ”Suami yang merantau ke Jakarta dalam rombongan tukang rokok atau bubur kacang hijau selalu titip pesan, kalau istrinya mau melahirkan harus menunggu dia. Sementara dia berjualan berpindah-pindah.”

Apakah kematian seperti itu takdir?

”Saya menjumpai istri petani yang mengalami komplikasi saat melahirkan anak kelima. Ia menolak dibawa ke rumah sakit karena meyakini meninggal melahirkan adalah mati syahid,” lanjut Kusyuniati.

Kisah-kisah itu hanyalah perca-perca dari lembar buram kematian ibu yang angkanya lebih tinggi dari kematian lain oleh sebab apa pun; suatu tragedi kemanusiaan, yang dianggap sebagai ”kejadian biasa” dalam kehidupan sehari-hari.

Dahsyatnya penderitaan terjadi setiap jam itu tidak terekam dalam angka-angka capaian yang dipaparkan para pejabat dengan tersenyum.

Tak hanya angka

Meski demikian, angka adalah indikator pengabaian dan pembiaran oleh negara. Hal ini, antara lain, terlihat dari pasal-pasal diskriminatif mengenai kesehatan reproduksi dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Data resmi SDKI 2008 mencatat, rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara Laporan Bank Pembangunan Asia tahun 2009 mencatat angka 405 atau rata-rata 2,3 perempuan meninggal setiap satu jam (bukan per hari) karena melahirkan.

AKI adalah indikator utama indeks pembangunan manusia, suatu notion pembangunan yang mengimbangi pembangunan ekonomi sebagai tonggak kemajuan. AKI membuat Indonesia berada di bawah peringkat negara-negara Asia lain dalam Laporan Pembangunan Manusia sampai tahun 2008.

Adrienne Germain dari Koalisi Kesehatan Perempuan Internasional (IWHC) menegaskan keterkaitan antara kesehatan ibu dan pencapaian seluruh target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Artinya, AKI dan kesehatan ibu adalah indikator penting pembangunan.

Tak bisa direduksi

Menurut Adrienne, kesehatan reproduksi adalah satu paket dengan kesehatan seksual yang mencakup informasi dan edukasi yang komprehensif mengenai seksualitas, kontrasepsi, akses kepada aborsi legal dan aman, kesehatan ibu, diagnosis infeksi seksual menular dan HIV, kepedulian serta dukungan bagi korban kekerasan seksual.

”Jender adalah perspektif yang harus dipertimbangkan dalam upaya mencapai semua tujuan MDGs,” sambung Lies Marcoes, ”Ada soal relasi kuasa yang membuat tingkat kesehatan ibu buruk dan AKI sulit turun. Sayangnya, dalam MDGs, soal AKI dan kesehatan ibu terpisah dari isu jender.”

Ia menengarai, untuk waktu panjang soal kesehatan reproduksi direduksi sebagai penurunan jumlah penduduk. Akibatnya, rahim perempuan dianggap sebagai masalah. Perhatian pun hanya terbatas pada perempuan usia produktif, abai pada seksualitas remaja dan manusia lanjut usia, luput melihat siklus hidup.

Rezim koersi Orde Baru dalam Keluarga Berencana (KB) kini diambil alih korporasi industri farmasi ”Akses perempuan miskin pada fasilitas KB menyempit karena mahal. Tingkat drop out tinggi.”

Pada saat sama, ribuan perempuan terperangkap dalam kasus aborsi tak aman, yang menurut Rita Serene Kolibonso, wakil Indonesia dalam Komisi HAM ASEAN untuk Komisi Hak Perempuan dan Anak, menyumbang 10-50 persen AKI. Penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan memperlihatkan lebih dari 70 persen kasus aborsi tak aman menimpa perempuan bersuami yang gagal KB.

Seluruh upaya meningkatkan kesehatan perempuan juga dihadang kekuatan untuk menyempitkan ruang pilihan perempuan. Ironisnya, semua itu tercakup dalam 154 peraturan daerah yang menggunakan moral agama tertentu.

”Wacana tentang masalah seksualitas juga terlihat mengalami kemunduran dibandingkan dengan 10 tahun lalu, apalagi sekarang ada fatwa NU tentang sunat perempuan dan kawin gantung,” ujar Lies. Jadi?(MH/NMP)