Tanpa Asuransi, Harga Obat Tak Bisa Dikendalikan

Hal tersebut dituturkan oleh Ketua Forum Pers RS dr Soetomo Surabaya, Urip Murtedjo. Obat yang tidak ditanggung Jamkesmas biasanya obat penyakit berat, seperti obat pascaoperasi jantung.

Mendesak dibentuk

Peneliti pelayanan publik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyatakan, pemerintah perlu segera mengimplementasikan sistem jaminan sosial. RUU BPJS perlu segera diundangkan. Hal tersebut dipandang sebagai solusi untuk menjamin setiap warga negara mengakses layanan kesehatan.

Survei yang dilakukan ICW pada 986 pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, keluarga miskin, dan surat keterangan tidak mampu di 19 rumah sakit pemerintah dan swasta di Jabodetabek sepanjang 13 Oktober-13 November 2010 menunjukkan,

47,3 persen responden mengeluhkan pelayanan tim medis (dokter dan perawat), uang muka, penolakan pelayanan kesehatan, dan fasilitas. Kadang-kadang pasien ditolak dengan alasan tempat tidur penuh, tidak memiliki peralatan, dokter, atau obat yang memadai.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, pemerintah kesulitan menerapkan asuransi kesehatan sosial secara nasional. Alasannya, ada beragam standar atau sistem asuransi kesehatan yang ada, misalnya ada Askes, Jamsostek, dan Jamkesmas.

Pemerintah sedang menyamakan benefit packages (aspek yang dicakup asuransi) dan tata cara klaim dari pelbagai asuransi tersebut.

(HAM/ARA/ICH/ATO/ATK)