Politikus Partai Golkar itu berpendapat, besaran biaya politik yang dikeluarkan tergantung pendekatan tiap-tiap kandidat. Kandidat tidak perlu mengeluarkan biaya politik tinggi jika membina basis massa serta melakukan kerja politik yang bermanfaat bagi rakyat.
Ia mengatakan, hal yang harus dihindari para kandidat adalah broker politik yang mencari keuntungan dengan menjual suara rakyat yang diklaimnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengemukakan, sistem proporsional terbuka dan masa kampanye yang panjang semakin memicu politik biaya tinggi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kompetisi di antara partai politik, tetapi juga memicu rivalitas di antara kandidat dalam satu partai.
Rivalitas itu diperkirakan muncul juga saat kampanye individu, perebutan suara konstituen, dan penyiapan saksi. Kondisi itu berpengaruh pada biaya politik dan belanja kampanye.
Menghindari rivalitas tidak sehat di internal partai, PDI-P membuat aturan yang membatasi biaya kampanye calon anggota legislatifnya. Aturan pembatasan dibuat spesifik berdasarkan karakteristik wilayah.
”Kami berpandangan, jangan sampai belanja kampanye yang tidak dibatasi itu dapat mendorong penggalangan dana ilegal secara besar-besaran. Ini hanya akan membuat legitimasi pemilu cacat,” kata Tjahjo.