DKI Butuh 1.880 Dokter Primer

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.880 dokter primer untuk melayani peserta Kartu Jakarta Sehat. Jumlah kebutuhan ini sesuai standar pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu seorang dokter primer melayani 2.500 warga.

Dokter primer ini akan menjadi ujung tombak pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebelum pasien dirawat di puskesmas ataupun rumah sakit.

”Harapan kami, sasaran peserta KJS sebanyak 4,7 juta orang dapat dijangkau,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dien Emawati, Kamis (4/4), di Jakarta.

Para dokter primer ini akan mulai bertugas bulan depan. Dinas Kesehatan DKI akan memprioritaskan di permukiman kumuh padat penduduk. Mereka yang direkrut menjadi dokter primer ini bertugas tidak hanya melayani, tetapi juga melakukan pencegahan warga agar tidak sakit.

Dien berharap, keberadaan dokter primer dapat mengurangi secara signifikan beban puskesmas ataupun rumah sakit yang selama ini menerima lonjakan pasien.

Warga juga tidak perlu cemas sebab pelayanan dokter primer sama dengan pelayanan KJS di puskesmas ataupun rumah sakit. ”Syaratnya tetap. Dia harus warga Jakarta yang belum terproteksi jaminan kesehatan,” kata Dien.

Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk merekrut dokter primer yang dibutuhkan. Sebelum dipekerjakan melayani warga, Pemprov DKI juga akan mengevaluasi kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas.

Evaluasi terutama terkait dengan sistem rujukan yang selama ini belum sempurna. Sebisa mungkin dokter primer, kata Dien, tidak merujuk pasien ke puskesmas atau rumah sakit.

Tersedia 19.000 dokter

Ketua PB IDI Zaenal Abidin siap membantu perekrutan dokter primer.

”Ada tenaga 19.000 dokter di Jakarta. Tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya perlu dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang baik,” kata Zaenal.

Sebelumnya, IDI juga menyatakan siap melatih dokter primer agar memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dokter yang akan disiapkan adalah dokter yang siap melayani warga di permukiman padat penduduk.

”Pelatihan itu mengenai manajemen pelayanan di lapangan, bagaimana berkomunikasi dengan warga, sistem rujukan, dan pengelolaan keuangan. Mereka harus mampu mengelola keuangan sendiri,” kata Zaenal.

Menurut Zaenal, layanan primer ini yang menjadi kunci pelayanan KJS sehingga warga tidak perlu menunggu sakit parah setelah itu baru mendapat pelayanan kesehatan. Usul ini direspons dan langsung diterima Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga sedang merumuskan sistem penggajian dokter primer itu. Dia belum dapat memberikan gambaran bagaimana dan berapa gaji dokter primer yang akan direkrut.

”Soal jumlah dokter saya tidak khawatir sebab di Jakarta banyak. Namun, soal gaji dan bagaimana sistem penggajiannya saya belum bisa jelaskan, masih kami rumuskan,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin, keberadaan dokter primer akan mengurangi beban puskesmas dan rumah sakit. Tugas dokter primer juga bisa mengurangi potensi pelayanan yang tidak tepat sasaran. Dokter primer diharapkan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Sebab, kinerjanya bakal lebih banyak di lapangan daripada di dalam ruangan.

”Saat ini, kami sedang memetakan semuanya, penugasannya, wilayah yang akan diisi, dan hal-hal lain yang perlu disiapkan,” kata Jokowi.

Praktik pelayanan peserta KJS, menurut Jokowi, tidak perlu dianggap masalah. Sebab, pelayanan dokter primer bisa di mana saja, termasuk di tempat praktik, di rumah warga, ataupun di fasilitas sosial yang tersedia. (NDY)