DKI Akan Evaluasi KJS

Achmad menambahkan, INA-CBG sudah berjalan di 500-an rumah sakit swasta di Indonesia, tanpa masalah. Ketika penerapan di Jakarta timbul masalah, harus diteliti penyebabnya, apakah standar yang berbeda atau hal lain.

”Tarif INA-CBG diberlakukan karena, yang kami dengar, dengan sistem paket pelayanan esensial (PPE) yang sebelumnya berlaku, tarifnya menjadi tidak terkendali. Mungkin ada hal lain yang bisa diklaim di luar paket,” ujar Achmad.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah mendesak dinas kesehatan agar segera mengevaluasi tarif INA-CBG bagi Jakarta. ”Harapan kami, evaluasi kurang dari tiga pekan. Jangan sampai warga Jakarta dirugikan,” katanya.

Anggota Komisi E, Wanda Hamidah, menilai, pernyataan rumah sakit yang menyatakan tetap mau melayani pasien KJS tetapi dengan syarat, hanya pernyataan diplomatis.

”Keberatan, minta penyesuaian, ditinjau ulang, itu poinnya. Tidak ada rumah sakit yang mau melaksanakan INA-CBG tanpa evaluasi. Saya harap masyarakat jangan dijadikan kelinci percobaan,” ujar Wanda. (FRO)