Kompas.com - 09/01/2014, 08:36 WIB
EditorAsep Candra

BENGKULU, KOMPAS — Dari berbagai daerah dilaporkan, banyak warga belum paham prosedur untuk mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai diterapkan 1 Januari 2014. Bahkan, pegawai negeri yang semula peserta PT Askes baru sebatas tahu adanya JKN, tetapi belum memahami perubahannya.

Pemantauan di Rumah Sakit M Yunus, Bengkulu, Rabu (8/1/2014), menunjukkan, antrean pasien cukup panjang terjadi di loket pendaftaran poliklinik bagi peserta JKN dari pegawai negeri dan TNI/Polri.

Seorang pasien yang akan periksa rutin diabetes, Irson, mengatakan, ia telah mengantre lebih dari satu jam. Biasanya, ia hanya memasukkan formulir pendaftaran dan langsung menunggu di poli penyakit dalam. Namun, kini, setelah menyerahkan formulir pendaftaran dan surat rujukan, ia harus menunggu formulir diproses dan membawa ke poli penyakit dalam.

”Saya tahu ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari iklan, tetapi belum tahu mekanismenya. Dulu saya hanya tunggu 30 menit untuk diperiksa,” kata Irson yang juga polisi pamong praja itu.

Wakil Direktur RS M Yunus Bidang Pelayanan Adifitridin menyatakan, waktu tunggu bertambah karena di awal pelaksanaan JKN, rumah sakit harus memastikan pasien yang akan dilayani sudah terverifikasi oleh BPJS Kesehatan sebagai peserta JKN.

Hal serupa tampak di Pontianak, Kalimantan Barat. Kepala Bidang Pengelola Dana Fungsional RS Soedarso, Rabiatul Adawiyah, menuturkan, pasien JKN membeludak, bahkan pernah mencapai 600 orang sehari.

”Antrean di apotek dan loket menumpuk. Sebab, kini pelayanan menjadi satu atap,” katanya.

Rabiatul menyatakan, rumah sakitnya belum memiliki peranti lunak baru untuk mengklaim penagihan dan masih menggunakan yang lama.

Kepala Puskesmas Kecamatan Pontianak Selatan Popong Solihat menuturkan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, tetapi masih banyak warga yang belum paham.

Di puskesmas itu belum ada fasilitas internet untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusianya kurang. ”Tenaga medis hanya 30 orang. Idealnya, ditambah tujuh orang lagi,” ujarnya. Apalagi, petugas puskesmas masih harus ke lapangan dan mengurusi administrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.