Kompas.com - 14/08/2014, 16:00 WIB
|
EditorLusia Kus Anna


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Reproduksi perlu dikaji kembali, khususnya untuk praktik aborsi. Ini karena dokter yang melakukan praktik aborsi artinya melakukan kejahatan terhadap nyawa yang bertentangan dengan KUHP.

"PP tersebut bertentangan dengan KUHP, khususnya untuk BAB Kejahatan Terhadap Nyawa. Itu juga bertentangan dengan sumpah dokter," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Ketika PP tersebut diberlakukan, KUHP tetap berjalan. Sehingga meskipun ada payung hukum sekalipun, dokter sangat berisiko untuk dihukum dan dipenjarakan bila melakukan praktik aborsi. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, maka tentu dengan adanya PP tersebut akan membingungkan tugas dokter.

PP tersebut juga menurut Zaenal rentan untuk disalahgunakan. Kendati tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, namun ada beberapa kondisi yang juga dilonggarkan. Misalnya pada pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan aborsi, terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Zaenal menilai, alasan tersebut juga bisa dipakai oleh wanita yang stres karena kehamilan yang tidak direncanakan untuk melakukan aborsi.

"Tidak usah dibuat-buat karena akan timbul alasan-alasan lain yang didasari hak ibu untuk menggugurkan kandungan karena membuatnya stres," paparnya.

Lagipula, lanjut dia, di negara-negara yang memperbolehkan praktik aborsi juga akhirnya tidak berhasil menurunkan angka aborsi. "Angkanya tetap tinggi karena alasannya bukan lagi mengancam jiwa, tetapi karena hak ibu," kata dia.

Kalaupun praktik aborsi diperbolehkan untuk kondisi-kondisi tertentu, Zaenal menegaskan supaya dokter tidak terlibat. Ia menambahkan, sumpah Hipokrates yang dibuat Pitagoras sangat mengharamkan aborsi, begitu juga agama Islam dan Katolik.

Bahkan dalam sumpah itu, sejak awal terjadinya pembuahan, jiwa dan nyawa sudah ada dan memiliki hak untuk hidup. Maka mengakhiri hidup janin dengan paksa sama saja dengan melakukan kejahatan terhadap nyawa.

Baca juga : Soal PP "Aborsi" Ini Penjelasan Menteri Kesehatan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.