Banyak Dokter Menumpuk di Kota Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap warga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Sayangnya, penyebaran dokter dan fasilitas kesehatan belum merata di Indonesia. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi mengatakan, penyebaran dokter yang tidak merata disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, tidak adanya fasilitas kesehatan yang layak di daerah tersebut. Dokter akhirnya tidak bisa menjalankan tugasnya karena tidak ada peralatan maupun sarana yang mendukung. Kedua, tidak didukung dengan infrastruktur yang baik untuk menuju suatu daerah.

"Persebaran tidak merata karena di daerah infratsuktur kurang mendukung. Teman-teman kami di layanan primer bisa bekerja kalau didukung infrastruktur. Dokter spesialis juga demikian. Misalnya tidak ada peralatan mendukung untuk melakukan operasi bedah," kata Adib di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Selain itu, kurangnya dukungan insentif di daerah menyebabkan banyak dokter kembali ke kota besar. Tenaga dokter akhirnya menumpuk di kota.

Ia mencontohkan, di Papua warga di beberapa daerah terpencil baru bisa mendapat fasilitas kesehatan setelah menempuh jarak 240 kilometer. Bahkan di Papua jarak sejauh itu ditempuh dengan berjalan kaki dan dilanjutkan naik kendaraan. Begitu pula di Nusa Tenggara Timur, para dokter terpusat di Kupang. Padahal banyak daerah kabupaten yang kekurangan tenaga kesehatan.

Berdasarkan data IDI tahun 2013, jumlah dokter umum di Indonesia yaitu 91.409 dan dokter spesialis sebanyak 19.367 dari 33 spesialisasi. Saat ini para dokter pun menumpuk di Pulau Jawa dan kota besar.

Kemudian, berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan 2011, Indonesia memiliki 15.574 puskesmas. Dari jumlah tersebut banyak puskesmas yang tidak memenuhi standar dan sekitar 30 persen tidak ada tenaga dokter.

Ketua IDI Zaenal Abidin menilai masalah ini menjadi salah satu tantangan pemerintahan yang baru. Kementerian Kesehatan harus memiliki konsep penyebaran dokter dan strategi pelayanan optimal di daerah. Pemerintah daerah harus menjadikan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas yang diatasi. Menurut Zainal, kesehatan menjadi salah satu tolak ukur ketahanan nasional.

Zaenal mengatakan, masalah ini juga akan dibahas pada PB IDI Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke XX di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 22-26 Oktober 2014. Mukernas ini mengambil tema "Rekonstruksi Sistem Kesehatan Nasional sebagi Penopang Utama Ketahanan Nasional".

"Sebaiknya kita sekarang punya komitmen melakukan penyebaran dokter. Jadikan pelayanan kesehatan sebagai perekat NKRI. Semua harus mendapar pelayanan yang sama. Mudah-mudahan di Mukernas nanti ada jalan keluar untuk usulan ke pemerintah," kata Zaenal.