Mampukah Menkes Lakukan Pemerataan Dokter di Daerah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah dokter di Indonesia sudah cukup banyak. Hanya saja, penyebaran para dokter ini tidak merata. Banyak dokter yang menumpuk di kota-kota besar. Sementara sejumlah daerah terpencil belum tersentuh pelayanan kesehatan yang layak karena kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun itu kini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diatasi Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru Nila Djuwita Moeloek.

"Bu Nila diharapkan bisa melakukan pemerataan tenaga kesehatan untuk mengisi daerah yang belum ada dokternya dan juga pemerataan fasilitas kesehatan,"ujar Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Pemerataan dokter di sejumlah daerah pun harus didukung peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Perlu dipikirkan pula kesejahteraan para dokter yang ditugaskan di daerah terpencil. Zaenal menilai Nila memiliki komitmen dan inovasi untuk pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.

"Memeratakan pelayanan kesehatan tidak gampang. Anggaran juga dipikirkan. Bu Nila bisa koordinasi dengan lintas sektor terkait," kata Zaenal.

Menurut Zaenal, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu memang pantas menduduki posisi menteri kesehatan karena telah memiliki banyak pengalaman di bidang kesehatan. Sosok Nila sendiri dikenal Zaenal sebagai pribadi yang baik dan terbuka menerima masukan dari banyak pihak.

"Beliau rajin mendengar pendapat orang lain. Dia profesor, tapi tidak merasa pintar sendiri," kata Zaenal.

Nila telah resmi menjabat Menteri Kesehatan periode 2014-1019 setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, siang tadi. Nila menggantikan posisi Nafsiah Mboi yang berakhir masa jabatannya.

Nama Nila Moeloek memang tidak asing di dunia kesehatan. Terlebih, dokter spesialis mata ini pernah diproyeksikan menjadi menteri kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu II era Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa alasan yang jelas, ia batal dilantik meski sudah mengikuti proses seleksi. Akhirnya Nila dipercaya menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014.