Kompas.com - 14/01/2015, 14:00 WIB
EditorLusia Kus Anna

Oleh: Adhitya Ramadhan

KOMPAS.com - Tanggal 1 Januari 2015 menandai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi pekerja penerima upah. Kewajiban kepesertaan bagi seluruh penduduk itu menimbulkan pertanyaan bagi para pekerja terkait kemudahan layanan dan besaran iuran.

Wily Faizal Jusni (38), pekerja di perusahaan penyewaan pesawat berbasis di Jakarta, misalnya, khawatir terhadap mutu layanan kesehatan bagi pekerja penerima upah seperti dirinya. Apalagi, mertuanya mengalami rumitnya proses layanan JKN.

Mertua Wily terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kalasan, Sleman, tetapi ia tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat akan kontrol ke rumah sakit di Bantul karena stroke, mertuanya ditolak RS lantaran tak membawa surat rujukan dari FKTP di Kalasan. Akhirnya mertuanya berobat tanpa memakai kartu BPJS Kesehatan, sehingga terpaksa membayar layanan kesehatan.

Berbagai masalah terkait layanan menjadi pertanyaan kalangan pekerja penerima upah, karena khawatir mutu jaminan kesehatan yang diterima turun. Mereka juga mempertanyakan perhitungan besaran iuran yang harus ditanggung saat menjadi peserta JKN-BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, seseorang yang bepergian dan butuh layanan kesehatan bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mendapat informasi di FKTP mana ia bisa berobat.

Perhitungan iuran

Sebenarnya, kata Irfan, yang sejak awal perlu diketahui pekerja penerima upah terkait kepesertaan JKN-BPJS Kesehatan adalah terkait perhitungan iuran. Sebab, banyak yang menganggap gaji mereka dipotong banyak untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Di luar iuran, sistem rujukan berjenjang, koordinasi manfaat (Coordination of Benefit/COB), dan mekanisme JKN lain perlu disosialisasikan lebih luas.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) yang bekerja pada badan usaha baik milik negara, daerah, maupun swasta adalah 4,5 persen dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Mulai 1 Juli 2015, iurannya berubah jadi 5 persen (4 persen pemberi kerja dan 1 persen pekerja).

Iuran itu sudah mencakup suami, istri, dan tiga anak. Tiap penambahan tanggungan seperti anak keempat, ayah, ibu, dan mertua, iuran bertambah 1 persen dari gaji per bulan dibayar pekerja. Tambahan tanggungan dari kerabat lain seperti saudara kandung sesuai ketentuan iuran bagi kelompok perorangan, pekerja mandiri, atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Halaman:
Sumber KOMPAS

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.