Bisnis Besar Rentan Pemalsuan

Salah satu vaksin yang banyak diminati adalah Pediacel yang merupakan vaksin kombinasi mencegah DPT, polio, dan Hib. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan vaksin mirip dengan nama Pentabio untuk mencegah DPT, hepatitis B, dan Hib. Namun, setelah disuntik Pentabio, anak berisiko mengalami demam. Risiko demam tidak muncul pada Pediacel.

"Bagi orangtua yang mampu, Pediacel jelas jadi pilihan meski harus bayar," tambah Aman.

Beberapa waktu lalu, peredaran Pediacel di Indonesia langka. Setelah muncul kembali di pasaran, harganya melonjak dua hingga tiga kali lipat dari harga sebelumnya. Kini, harga Pediacel yang ditawarkan klinik dan rumah sakit berkisar Rp 500.000-Rp 800.000. Harga tinggi itulah yang dimanfaatkan sejumlah orang untuk membuat dan mengedarkan vaksin palsu.

Vaksin lain yang sempat dipalsukan dan langka di pasaran adalah Havrix, vaksin untuk mencegah hepatitis A. Vaksin itu dianjurkan tenaga kesehatan, tetapi belum ditanggung pemerintah. Di pasaran, harganya Rp 300.000- Rp 400.000.

Untuk mencegah penggunaan vaksin palsu itu, Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi IDAI Hindra Irawan Satari mengingatkan orangtua untuk bertanya kepada dokter anaknya tentang asal muasal vaksin. Itu hak pasien dan menjadi kewajiban tenaga medis untuk menjelaskannya. "Pilih dokter anak yang komunikatif dan tepercaya," katanya.

Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan pun bekerja sama dengan Polri perlu aktif mengawasi peredaran vaksin yang rentan dipalsukan, bukan hanya pengawasan vaksin di jalur legal semata. Sebab, bagaimanapun, negara wajib melindungi kesehatan warganya dan menjamin produk farmasi di pasaran aman, berkhasiat, dan bermutu.

"Pembelajaran dari terungkapnya peredaran vaksin palsu kali ini adalah pengawasan harus dilakukan menyeluruh dan komprehensif," kata Pelaksana Tugas Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid.

Pengawasan bukan hanya di jalur produksi dan distribusi, melainkan juga di fasilitas kesehatan dan pengelolaan limbah sisa vaksin. (JOG/MZW)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Juli 2016, di halaman 14 dengan judul "Bisnis Besar Rentan Pemalsuan".