Pengusaha Jamu Butuh Ekonomi Kerakyatan, Belum Tentu Mega-Pro

DEPOK, KOMPAS.com — Pengusaha jamu kosmetika membutuhkan stabilitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat ke depannya. Seperti diketahui, pasangan capres dan cawapres yang mengusung platform ekonomi kerakyatan adalah pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.

Namun, Direktur PT Martina Berto Martha Tilaar enggan mengatakan berpihak kepada pasangan tersebut. "Nah, aku dalam politik nol sih. Kalau politik aku bingung," tutur Martha di sela-sela Lokakarya Program Studi Herbal Universitas Indonesia (UI) di Wisma Makara UI, Depok, Selasa (26/5).

Martha mengakui, di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak dan persaingan ketat dengan produk herbal dan kosmetika asing, perusahaan jamu dan kosmetika dalam negeri butuh perlindungan dari pemerintah yang tidak sekedar No Action Talk Only (NATO).

Pemerintah juga harus mampu membangun kondisi ekonomi yang fleksibel, yang memuluskan hubungan kerja sama antara industri, akademisi, dan pemerintah sendiri.

Menurut Martha, peluang investasi di bidang jamu dan herbal mencapai Rp 8 triliun. "Kita butuh yang dengan ekonomi kerakyatan, yang pergi terjun ke lapangan. Tapi jangan hanya NATO saja. Kalau sudah itu (terpilih), sudah. Enggak melakukannya lagi," ujar Martha.

Merujuk pada pengalamannya sebagai pengusaha jamu yang merintis dari bawah, Martha berharap pemerintah ke depan adalah pemerintahan yang fokus dan serius menangani pengembangan perusahaan-perusahaan dalam negeri termasuk soal pendidikan khusus untuk mengelola bisnis domestik.