Ayo Lengkapi Imunisasi!

Perubahan perilaku masyarakat ikut menghambat pelaksanaan imunisasi. Dulu kader posyandu secara sukarela menyosialisasikan imunisasi. Kini banyak posyandu tidak berfungsi karena tidak ada insentif. ”Sekarang warga baru bergerak bila ada insentif,” ujarnya.

Ketua Pusat Riset Epidemiologi dan Surveilans Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Nasrin Kodim menilai, kendala lain imunisasi adalah lemahnya kepemimpinan sektor kesehatan. Sejauh ini perbaikan kesehatan masyarakat lebih banyak dipengaruhi faktor perbaikan taraf sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat.

”Belum ada strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan partisipasi rakyat untuk menggalakkan program imunisasi,” lanjutnya.

Hal ini diperparah oleh perilaku oknum petugas kesehatan di daerah yang menggelembungkan data cakupan imunisasi. ”Bila ada bayi tidak dibawa ibunya ke posyandu atau puskesmas terdekat, seharusnya petugas kesehatan dan kader mendatangi rumah orangtuanya agar tidak ada bayi yang lolos atau tidak mendapat vaksinasi,” ujarnya.

Evaluasi

Nasrin menilai, perlu ada evaluasi program imunisasi menyeluruh oleh lembaga independen. Hal ini bertujuan meningkatkan cakupan 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan sesuai dengan program pemerintah.

”Imunisasi adalah tugas kita semua. Jadi, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Badriul Hegar. Peran posyandu perlu ditingkatkan mengingat posyandu didirikan untuk memperluas jangkauan beberapa pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi.

Syahrul menambahkan, komitmen bersama harus ditingkatkan. Dengan rentang kendali luas, wali kota dan bupati harus berkomitmen menyehatkan warganya lewat pendanaan dan dukungan operasional. ”Upaya preventif dengan imunisasi jauh lebih murah daripada jika terjangkit penyakit,” katanya.

Diakui bahwa selama ini isu- isu kesehatan kalah dari isu ekonomi dan politik, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.