Hasil UN yang Mengejutkan

Sementara di Sulteng, Kabupaten Sigi menempati urutan teratas yang persentase kelulusannya rendah. Di kabupaten pemekaran baru ini, dari 3.645 peserta ujian nasional, hanya 45 persen yang lulus dan sisanya 55 persen harus mengulang.

Di Sumatera Selatan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo menjelaskan, di Sumsel terdapat empat SMA yang siswanya tidak lulus 100 persen untuk mata pelajaran tertentu. "Ketidaklulusan sampai 100 persen merupakan kasus yang tidak wajar," kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi pendidikan, Bihaqqi Sofyan.

Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, semua siswa peserta UN di MA Darul Amman di Kecamatan Pringsurat tidak lulus UN. Siswa peserta UN di MA tersebut terdata 13 orang, dan semuanya berasal dari jurusan IPS. "Kami belum mendata kegagalan siswa terjadi pada mata pelajaran apa saja," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tri Marhaen Suhardono.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, siswa tak perlu panik jika tak lulus UN karena masih ada kesempatan untuk mengikuti UN ulang. Hasil UN pun akan diserahkan pada masing-masing guru dan sekolah untuk diperhitungkan dengan aspek-aspek lainnya, seperti aspek akhlak dan kepribadian, lulus mata pelajaran yang diujikan di sekolah, dan telah merampungkan seluruh program pendidikan.

Guru terbatas

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nusa Tenggara Timur (NTT) Thobias Uly di Kupang mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelulusan siswa SMA/SMK di NTT. Namun, rendahnya penghayatan dan pemahaman guru terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dianggap sebagai faktor paling krusial.

"Kreativitas guru sangat rendah untuk mengembangkan KTSP," ujarnya.

Faktor lainnya yang menyebabkan hasil UN untuk NTT kali ini rendah, menurut Uly, adalah kondisi geografis sekolah yang sulit dijangkau, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, jumlah guru yang terbatas, dan rendahnya tanggung jawab orangtua atas pendidikan siswa. Kondisi ini ditambah lagi dengan pemerintah kabupaten/kota juga kurang memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk provinsi terkait persiapan UN.

"Prestasi yang dihasilkan dalam UN tahun ini menunjukkan kegagalan serius NTT di bidang pendidikan," kata Wakil Ketua DPRD NTT Ansel Talo.

Padahal, dana untuk pendidikan di NTT meningkat. Tahun 2009, misalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTT mengelola dana Rp 100 miliar dari dana APBD dan Rp 300 miliar dari APBN. Adapun tahun 2010 anggarannya meningkat menjadi Rp 250 miliar dari APBD dan Rp 400 miliar dari APBN.