20 T Telat Cair, Rakyat Tambah Sengsara

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah menjaga agar pencairan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp 20 triliun tepat waktu. Keterlambatan pencairan anggaran sosial tersebut akan menyebabkan kesengsaraan masyarakat miskin menjadi lebih parah karena adanya dampak perubahan iklim yang juga mampu mendorong kenaikan harga barang pokok, terutama bahan makanan.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Kamis (20/1/2011) usai menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan bersama Menko Perekonomiaan Hatta Rajasa terkait perlindungan sosial dan upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim yang kritis.

Menurut Agung, anggaran perlindungan sosial yang tersedia dalam APBN 2011 ditetapkan sebesar Rp 80 triliun. Dengan demikian, kebutuhan dana yang harus senantiasa tersedia setiap saat pada triwulan pertama 2011 adalah sekitar Rp 20 triliun.

Dampak perubahan iklim, terutama dalam bentuk kenaikan harga bahan makanan pokok diperkirakan akan mencapai titik kritis pada triwulan I 2011. Atas dasar itu, dana perlindungan sosial tersebut tidak boleh terlambat dicairkan pada triwulan 2011. "Kami meminta Kementerian Keuangan untuk lebih menyederhanakan prosedur pencairan anggarannya agar tidak terjadi keterlambatan," ungkap Agung.