Perlu Penyempurnaan Pola Baru

Sekretaris Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Makmur Syaheran menilai, jumlah penumpang KRL ekonomi pada uji coba 18 Juni tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hari Sabtu yang lain.

Tarif commuterline, menurut Makmur, adalah tarif KRL AC tanpa subsidi. Selama ini, tarif KRL ekonomi AC di bawah biaya operasional karena ada subsidi pemerintah. Belakangan, subsidi ini tidak diberikan ke KRL ekonomi AC.

Secara terpisah, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi tarif KRL commuterline. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penetapan tarif sehingga masyarakat tidak dirugikan.

”Sebenarnya, hanya tarif kereta ekonomi yang ditentukan pemerintah. Khusus untuk tarif KRL commuterline ditentukan oleh operator, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, kami akan evaluasi supaya tak ada pertanyaan lagi,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan.

Ditegaskan Tundjung, tarif KRL commuterline tak boleh terpaut jauh dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Orang dan Barang.

Sementara Polda Metro Jaya akan mengamankan stasiun ketika pemberlakuan pola operasional KRL pada 2 Juli. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman menyatakan, setiap kebijakan baru menyangkut publik akan memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Kondisi itu rentan memunculkan gangguan keamanan dan instabilitas. Untuk itu, Kapolda Metro menyatakan, kepolisian berkewajiban mengawal setiap kebijakan menyangkut publik.

(BRO/RYO/COK/GAL/ART)