Pilkada Damai Masih Sebatas Deklarasi

Banda Aceh, Kompas - Deklarasi damai Pemilihan Kepala Daerah Aceh yang ditandatangani para calon kepala daerah pada 14 Maret

hanya berlaku di atas kertas. Dalam waktu kurang dari seminggu seusai deklarasi, aksi kekerasan meningkat di Aceh. Tak kurang ada sembilan kasus kekerasan terkait pilkada terjadi dalam sepekan terakhir di Aceh.

Koordinator Koalisi NGO Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Evi Narti Zein, Selasa (20/3), mengatakan, berbagai bentuk kekerasan, seperti pembakaran mobil tim sukses pasangan calon, pembakaran kantor partai, penganiayaan, dan ancaman penembakan, terjadi di Aceh belakangan ini. Hal ini menunjukkan ketidakdewasaan dan lemahnya komitmen para kontestan dalam melaksanakan pilkada damai.

”Deklarasi damai hanya di atas kertas. Padahal, damai itu semestinya dengan hati,” kata Evi.

Berbagai kasus kekerasan tersebut, lanjut Evi, sebenarnya hanya dilakukan beberapa kontestan. Rangkaian kekerasan yang bersifat intimidasi dan teror itu membuat masyarakat takut.

”Kontestan pilkada dan kepolisian serta panitia pengawas pemilihan harus memainkan perannya secara lebih baik untuk terciptanya pilkada damai ini. Sayangnya, polisi dan Panwas sangat lamban dalam menangani kasus-kasus yang ada,” ujar Evi.

Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim mengatakan, meningkatnya eskalasi kekerasan di Aceh seusai deklarasi damai tak terlepas dari sikap yang berlebihan yang dilakukan untuk merebut konstituen.

Untuk meminimalkan kasus gangguan terhadap pelaksanaan pilkada, Tarmizi mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Aceh. ”Dengan eskalasi begini, kami perlu melihat lagi. Saya katakan, kewaspadaan, bukan kecurigaan, harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Menghadapi meningkatnya eskalasi kekerasan di Aceh menjelang pilkada tersebut, aparat penegak hukum diharapkan lebih tanggap dan tegas. Pemerintah pusat perlu lebih berperan untuk menghindarkan berlanjutnya kekerasan tersebut.

Hal ini terungkap dalam diskusi ”Pilkada Aceh, Pertarungan Politik dan Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Selasa. Diskusi diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0. Hadir sebagai narasumber Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf, pengajar ilmu ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi, pengajar ilmu politik UI Bonny Hargens, dan Direktur Indobarometer Mohammad Qodari.

Menurut Irwandi, kekerasan tersebut terjadi akibat aparat penegak hukum tidak tanggap dan tegas. Selain itu, deklarasi pilkada damai tidak berguna ketika kandidat masih menyimpan rencana-rencana jahat.

Menurut Qodari, kekerasan dan konflik di Aceh, seperti juga terjadi di Indonesia, kebanyakan disebabkan provokasi elite. Kunci penanganan kasus ini adalah penegakan hukum yang tegas. (han/ina)