Indonesia Pelaksana Sistem Asuransi Kesehatan Terbesar

“Indonesia merupakan negara pengelola jaminan terbesar di dunia. Hasil yang dicapai Indonesia sangat ditunggu dunia. Seberapa sukses kita bisa mengelola jaminan ini dan bagaimana manfaat yang dirasa masyarakat,” kata Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron Mukti, pada diskusi bertema JKN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Bentuk jaminan menyeluruh dengan pengelolaan terpusat yang dipilih Indonesia sangat berbeda dengan negara lain. Ali mencontohkan China yang mengandalkan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk mengelola warganya yang merupakan terpadat sedunia. Sedangkan India menyerahkan jaminan kesehatan pada pihak ketiga (swasta) melalui proses tender. India yang merupakan negara terpadat kedua di dunia baru dapat mengelola kesehatan 100 juta warganya.

Thailand memilih bentuk jaminan kesehatan seperti Indonesia beberapa waktu lalu yakni mendasarkan pada pengelola sistem dan asuransi kesehatan untuk masyarakat umum (ASKES), asuransi kesehatan untuk tenaga kerja (Jamsostek), dan pengaturan sistem. Sedangkan Amerika baru menanggung kesehatan warganya yang berkategori miskin.

Besarnya pengelolaan dapat dilihat dari jumlah peserta miskin yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) dalam JKN. Ali mengatakan, jumlah warga miskin Indonesia menurut data BPS berkisar 29-30 juta jiwa. Namun dalam Jamkesmas jumlah tersebut bertambah menjadi 76 juta jiwa.

Dalam pelaksanaan JKN, jumlah tersebut membengkak jadi 86,4 juta jiwa dengan besar iuran Rp. 19.225 per bulan. “Kita sudah mengajukan dana tambahan terkait pengelolaan warga miskin sebesar Rp. 400 milyar. Diharapkan jumlah warga miskin yang bisa ditangani meningkat 2-2,5 persen,” kata Sekertaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI, Supriyantoro.

Hal ini juga bisa diketahui dari jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk pelaksanaan JKN. Sampai Februari 2014, ada 16.458 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 1.750 fasilitas kesehatan lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS.

Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri atas 9.133 puskesmas, 3.715 dokter umum, 620 dokter gigi praktek, 1.724 klinik pratama, 799 klinik TNI, 558 klinik Polri, dan 19 rumah sakit pratama. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan lanjutan terdiri atas 641 rumah sakit pemerintah, 919 rumah sakit swasta, 108 rumah sakit TNI, 45 rumah sakit Polri, dan 37 klinik utama.

Meski begitu, pemenuhan fasilitas kesehatan masih terus diperlukan. Apalagi JKN mendapat sambutan positif dari masyarakat. Data BPJS menyatakan, jumlah peserta JKN per Januari 2014 mencapai 358.890 jiwa.