Kegiatan Kunker Luar Negeri Ditolak Pelajar

Jika ada pertanyaan, apa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat yang paling sering menimbulkan kontroversi tetapi terus saja dilakukan? Jawabnya mungkin kunjungan kerja ke luar negeri.

Berbagai kisah terjadi dalam kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri. Misalnya, saat Komisi VIII DPR pergi ke Australia pada April 2011 dan kemudian bertemu dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di negara itu. Alamat surat elektronik (e-mail) ”komisidelapanatyahoodotcom” yang mereka sebut, setelah dicek saat itu, ternyata tidak ada.

Ketika mengunjungi Jerman pada 22-25 April 2012, rombongan Komisi I DPR yang dipimpin Hayono Isman dari Fraksi Partai Demokrat bahkan ”ditolak” PPI di Jerman dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman. Pasalnya, kunjungan yang menghabiskan uang negara 114.873 dollar AS (sekitar Rp 1,045 miliar) itu dinilai hanya menghamburkan uang rakyat.

Berbagai kontroversi tersebut membuat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melarang anggotanya ikut kunker ke luar negeri. Sementara Fraksi PDI-P tidak mengizinkan anggotanya mengikuti kunker ke luar negeri untuk kepentingan penyusunan undang-undang.

Sebagian (kecil) anggota DPR juga menjadi merasa waswas ketika mengikuti kunker meski acara dan tujuannya jelas. Saat menghadiri Forum Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik Ke-20 di Tokyo, Jepang, Januari lalu, anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid, sempat menceletuk, ”Kegiatan ini kalau difoto dan disebarkan ke Indonesia bisa ramai karena diinterpretasikan macam-macam.” Hal itu disampaikan Meutya saat mengikuti kunjungan ke sebuah kuil yang diagendakan panitia pelaksana untuk semua peserta pertemuan sesaat setelah penutupan acara.

Meski tidak sesering DPR, pertanyaan dan ”pengawasan” juga dapat diterima kalangan eksekutif. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana sempat ditanya di Twitter tentang kegiatannya berjalan-jalan di pantai dan menemui sejumlah rekannya saat ke Melbourne, Australia, awal November lalu. Ketika itu, Denny pergi atas undangan dan biaya Universitas Melbourne untuk memberi kuliah umum di universitas tersebut.

”Sekarang banyak hal memang bisa dipertanyakan dan dipermasalahkan,” kata Denny.

Meski demikian, anehnya, kunker ke luar negeri dengan efektivitas dan agenda yang dipertanyakan terus saja dilakukan. Badan Legislasi DPR tetap berkunjung ke Jerman pada 17-23 November lalu untuk penyusunan UU Keinsinyuran. PPI di Jerman menilai, acara pada kunker tersebut tidak dipersiapkan dengan baik. Untuk acara serupa, sebagian anggota Badan Legislasi juga pergi ke Inggris. Akibatnya, polemik terus saja terjadi. (NWO)