Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penelitian Susu Berbakteri Membanggakan

Kompas.com - 19/02/2011, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR Riski Sadiq mengatakan, sosok peneliti Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB Dr drh Sri Estuningsih perlu diapresiasi terkait penelitiannya. Judul penelitian Sri adalah 'Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus akibat Infeksi Enterobacter sakazakii yang diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Formula'.

Meski menimbulkan kisruh yang tak kunjung henti sejak tahun 2008, kata Sadiq, sisi positifnya harus pula dipahami masyarakat. "Ada sisi positif dari penelitiannya, yaitu menjadi standar pemeriksaan di Codex internasional untuk susu formula. Ini kebanggaan kita. Seharusnya dia tidak selalu dipojokkan," ungkapnya di Warung Daun Cikini, Sabtu (19/2/2011).

Namun, politisi PAN ini menegaskan, seharusnya pihak FKH IPB yang mengatur lalu lintas jurnal berhati-hati dalam mendistribusikan informasi penelitian ini melalui website, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan berbagai macam latar belakang.

Karena sudah disebarkan, maka sudah seharusnya Estu dan pihak IPB mengumumkan merek-merek susu yang terkontaminasi bakteri-bakteri tersebut.

"Putusan MA itu kan sudah inkracht. Supaya lembaga ini tidak diolok-olok lagi, maka sampaikanlah merek produk yang bermasalah ke publik dengan penjelasan yang lengkap. Kalau enggak, saya khawatir Kemenkes, Badan POM, dan IPB tak akan dipercayai lagi oleh masyarakat," kata Sadiq.

Komisoner Badan Perlindungan Konsumen Indonesia Indah Sukmaningsih menyesalkan pula bahwa IPB telah memublikasikan riset yang sebenarnya lebih bertujuan akademis sebagai lanjutan riset berikutnya pada situs yang mudah diakses umum.

"Besok-besok harus ada pembedaan untuk mengumumkan riset, untuk riset, atau untuk monitoring produk yang ada di pasaran. Ini pembelajaran yang baik bagi kita semua," ungkapnya.

Indah tak sepakat jika merek-merek susu yang menjadi sampel dan terindikasi terkontaminasi Enterobacter sakazakii diumumkan ke publik karena tak ada manfaatnya jika murni ditujukan pada kepentingan konsumen.

"Tapi karena sudah seruan anggota DPR, orang-orang 'pokoknya merek', ya sudah telanjur, semua minta merek. Ya kasih saja sudah. Tapi kan kalau ngomong aspek kesehatannya sudah enggak ada (masalah) lagi," kata Indah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com