Penggunaan Bahan Kimia dalam Jamu Sulit Dipantau

Kepala Dinas Kesehatan Cilacap Bambang Setiyono, Rabu (3/7), di Cilacap, mengakui, pihaknya kekurangan personel untuk melakukan pembinaan rutin terhadap sekitar 150 perajin jamu tradisional. ”Idealnya, pembinaan dilakukan secara rutin, tetapi personel kami kurang. Kalau ada waktu longgar, baru dilakukan pembinaan,” katanya.

Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam industri jamu tradisional sulit dideteksi. Pengusaha sering kali memberikan contoh jamu yang tidak mengandung BKO saat pengecekan oleh dinas kesehatan.

”Mereka punya produk yang tidak ada BKO. Jadi, kalau tahu akan ada pengecekan, mereka berusaha menutupi,” katanya.

Ia menyayangkan rendahnya kesadaran pengusaha jamu tradisional terhadap pentingnya standar baku pembuatan jamu. Pengusaha sering mewakilkan kepada karyawan biasa jika ada pembinaan dari dinas kesehatan.

Menurut Bambang, sebelum memulai usaha, perajin jamu wajib mengikuti pembekalan yang digelar Dinkes Cilacap berupa penyuluhan untuk industri rumah tangga. Penyuluhan menitikberatkan pada keamanan pangan atau jamu, baik dari pembuatan maupun kualitas akhir.

Setelah pembinaan, petugas mengecek dapur pembuatan jamu hingga bahan-bahan yang digunakan. Dalam perjalanannya, banyak pengusaha tergiur mencampurkan BKO karena dinilai membuat jamu lebih manjur.

Perajin jamu tradisional yang tergabung dalam Koperasi Jamu (Kopja) Aneka Sari, Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Cilacap, berharap izin industri kecil obat tradisional yang mereka ajukan dapat segera dikeluarkan. Menurut Manajer Kopja Aneka Sari H Muntarid, izin tersebut diharapkan terwujud sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap perajin atau usaha mikro lokal.

Muntarid mengakui, masih banyak perajin ”nakal” yang mencampurkan BKO dalam racikan jamu. Ini terbukti dari temuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang setiap menggelar razia di Desa Gentasari.

Muntarid berencana memusatkan pengawasan produk jamu di sentra Kopja Aneka Sari sehingga produksinya bisa lebih terpantau. ”Pengawasan akan lebih jelas karena ada apoteker sehingga legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Semarang Zulaimah mengatakan, pihaknya akan makin gencar melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha jamu dengan BKO. (GRE)