Audit Ruang Hijau Ibukota Harusnya Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kerap tak efektif penerapannya di lapangan. Meski sejumlah perolehan izin bangunan sempat ditahan karena pengembang tak mampu memenuhi RTH, namun akhirnya keluar juga.

Kolusi pengusaha ke sejumlah pejabat yang bersangkutan menjadi faktor utamanya. Kerap dalam kasus RTH, para pengusaha seringkali beralasan sudah merelokasi RTH dengan taman di atas bangunan atas izin pemkot, padahal jumlahnya tak signifikan dibandingkan bagian bawah bangunan yang justru disemen untuk basement atau parkir. Bahkan, beberapa di antaranya beralasan sudah lobi ke pemkot dengan kompensasi rupiah.

Oleh karena itu, Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lanskap Indonesia Nirwono Yoga mengatakan perlu gerakan independen yang berpihak kepada masyarakat Jakarta daripada sekedar memenuhi kepentingan bisnis semata.

"Gerakan independen penting untuk mencoba menghindari kepentingan pebisnis properti jika harus tukar guling atau membayar kerugian akibat hasil audit," tutur Yoga usai berbicara dalam diskusi bertajuk 'Ruang Terbuka Hijau Jakarta vs Kepentingan Bisnis' di Mayapada Tower, Kamis (27/8).

Dia mengatakan, dirinya sudah mengusulkan terbentuknya tim audit independen tahun depan, bersamaan dengan berlakunya Peraturan Gubernur tentang green building. Tim yang terdiri dari akademisi, asosiasi profesi dan pakar ini akan melakukan audit terhadap RTH di kawasan superblock maupun di pihak pengembang.

"Yang mengaudit RTH pengembang ini melihat sudah atau belum ada RTH yang ideal. Jadi kita tidak mengenal istilah lagi tanah ini direlokasi atau sudah diganti uang," tandas Yoga.