Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PR Panjang Tangani Kanker Payudara

Kompas.com - 15/01/2010, 04:13 WIB

Oleh Agnes Aristiarini

Aspek Kebijakan Kehidupan yang diterima manusia begitu saja dari Atas memang sering terabaikan. Walau mengharap kehidupan yang bermakna dan panjang, tak banyak orang memiliki kesadaran untuk mengelolanya. Maka seperti kata Sachs, kematian pun akan datang begitu cepat, bahkan sebelum orang bisa hidup. Apalagi ketika kehidupan harus berpapasan dengan kanker. enyakit yang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia ini begitu sering mencuri kehidupan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka kejadian, kemampuan bertahan hidup, sampai tingkat kematian akibat kanker berbeda-beda di setiap negara. Ini karena adanya perbedaan penanganan kanker itu sendiri, mulai dari faktor risiko, kualitas pengobatan, sampai ke program deteksi dini dan skriningnya.

Demikian pula halnya ketika terkait dengan kanker payudara. Sebagai kasus terbanyak pada perempuan selain kanker mulut rahim, kanker payudara di Indonesia belum tertata laksana dengan baik. Keterlambatan penyakit ini ditangani secara medis membuat kemampuan bertahan hidup mereka yang terkena menjadi sangat rendah. Padahal, dengan angka kejadian yang sama, tingkat bertahan hidup di negara maju bisa sangat tinggi.

Dengan peningkatan kasus kanker yang begitu memprihatinkan—diperkirakan 20 persen per tahun di seluruh dunia—penanganan kanker di Indonesia memang perlu direvitalisasi. Selain program-programnya harus lebih strategis dan komprehensif, tantangan utamanya adalah bagaimana memeratakan pengetahuan dan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh wilayah di Tanah Air sehingga banyak pasien kanker yang bisa diselamatkan.

Kondisi di Indonesia

Data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2007 menunjukkan, kejadian kanker payudara mencapai 21,69 persen, lebih tinggi dari kanker leher rahim yang angkanya 17 persen.

Di Rumah Sakit Kanker Dharmais, jumlah kasus baru juga terus meningkat. Kalau tahun 2003 hanya ada 221 kasus, tahun 2008 sudah tiga kali lipatnya menjadi 657 kasus. Sayangnya 60-70 persen pasien datang pada stadium lanjut, III atau IV, sehingga hampir setengah dari angka kejadian kanker payudara berakhir dengan kematian.

Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dan adanya mitos-mitos yang keliru tentang kanker payudara menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan penanganan kanker payudara di Indonesia.

Seharusnya banyak pasien kanker payudara bisa diselamatkan. Pada 95 persen perempuan yang diagnosisnya ditegakkan pada tahap awal kanker, sebagai contoh, dapat bertahan hidup lebih dari lima tahun.

Perkembangan ilmu pengetahuan juga sangat signifikan sehingga tidak hanya nyawa pasien yang diselamatkan, tetapi juga kualitas hidupnya. Ini antara lain dengan ditemukannya teknik BCT (Breast Conserving Therapy) sehingga payudara pun bisa dipertahankan jika kanker belum mencapai stadium lanjut.

Survei yang dilakukan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta tahun 2005 menunjukkan, 80 persen masyarakat tidak mengerti pentingnya pemeriksaan dini payudara. Hanya 11,5 persen yang paham, sementara sisanya tidak tahu (8,5 persen). Ini masih ditambah dengan ketakutan payudara diangkat sampai keharusan membayar biaya berobat yang mahal sehingga banyak pasien menunda kedatangannya ke tempat pelayanan kesehatan dengan memilih mencari pengobatan alternatif.

Faktor lain adalah pemerintah memang belum memprioritaskan penanganan kanker sehingga belum ada program penanggulangan secara terpadu, dari hulu sampai hilir. Deteksi dini dan skrining yang menjadi kunci tingkat bertahan hidup yang tinggi, sebagai contoh, belum terorganisasi.

Upaya untuk mengajak masyarakat melakukan deteksi dini masih banyak berasal dari kelompok-kelompok yang peduli, umumnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, atau perorangan. Mereka datang ke suatu tempat dan kemudian memberikan penyuluhan yang diikuti dengan tawaran program deteksi dini.

Inisiatif semacam itu tentu pantas diapresiasi karena bisa menembus berbagai kalangan dan kawasan yang mungkin tidak terjangkau pemerintah. Namun, dalam jangka panjang dan untuk skala yang lebih luas pemerintah tidak bisa mengandalkan inisiatif tersebut semata karena sifatnya yang hanya sesekali, sering kali tidak ada kelanjutannya dan terutama adalah tidak merata.

Rencana strategis

Departemen Kesehatan sebenarnya sudah membuat perencanaan upaya penanggulangan kanker terpadu, termasuk di dalamnya kanker payudara. Secara umum, pemerintah pusat bertugas menyiapkan infrastrukturnya, mulai dari aspek legal, penyediaan modul dan media promosi, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya, hingga ke penyediaan peralatan dan perlengkapannya.

Dalam penanganan kanker payudara, ketersediaan alat dan sumber daya manusia adalah kuncinya. Deteksi dini yang berperan amat penting, misalnya, perlu ditindaklanjuti dengan perangkat tambahan untuk mengakuratkan pemeriksaan.

Selanjutnya, pemerintah provinsi bertanggung jawab mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Mulai dari menilai sarana dan prasarana, mencukupi kebutuhan sumber daya manusia dan keahliannya, sampai ke pemantauan dan pengolahan datanya. Sementara pemerintah kabupaten/kota lebih berperan sebagai pelaksana di lapangan.

Akan tetapi, pekerjaan rumah dalam penanggulangan kanker payudara sebenarnya masih panjang. Rencana strategis pemerintah yang kelihatannya lengkap dan mengakomodasi semua kebutuhan belum tentu mudah diterapkan di lapangan.

Upaya promotif preventif adalah salah satu contohnya, karena memerlukan perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan yang selama ini lebih banyak berkutat dengan penanggulangan secara kuratif. Dengan demikian, petugas kesehatan yang selama ini lebih banyak menunggu orang sakit datang ke tempat pelayanan kesehatan harus lebih aktif mendatangi komunitas dan memberikan penyuluhan.

Kalau masyarakat sudah mendapat penyuluhan cara hidup sehat—mengurangi makan lemak dan lebih banyak makan makanan berserat seperti buah dan sayuran, menghindari paparan asap rokok dan pestisida—yang perlu ditularkan kemudian adalah kewaspadaan dengan deteksi dini.

Tindak lanjut deteksi dini tentu saja perlu diantisipasi. Memang ada metode sadari (periksa payudara sendiri) yang bisa dilakukan setiap kali selesai menstruasi, tetapi begitu ada benjolan tetap diperlukan konfirmasi. Ini membutuhkan alat mamografi atau ultrasonografi, yang belum banyak dijumpai di tempat-tempat pelayanan kesehatan dasar.

Bagaimana bila hasil deteksi dini, biopsi, dan pemeriksaan tambahan lainnya menunjukkan positif kanker? Tindak lanjut itu tampaknya bakal menjadi pekerjaan rumah yang lebih berat lagi. Meski pemerintah menganggarkan Rp 4,6 triliun untuk menjamin pembiayaan kesehatan 76,4 juta masyarakat miskin, kenyataan menunjukkan akses untuk mendapatkannya masih ruwet dan tidak transparan.

Tidaklah mengherankan bila di salah satu upaya penyuluhan dan deteksi dini dalam program Pita Pink, seorang ibu sempat menggugat, ”Untuk apa saya diperiksa kalau untuk berobat juga tidak ada uangnya?”

Apa boleh buat. Pekerjaan besar ini ternyata membutuhkan koordinasi karena tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka, Depkes bisa menjadi motor untuk mengajak Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perhimpunan profesi, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk berbagi tugas: siapa mengerjakan apa. Dengan demikian, semua pekerjaan rumah bisa digarap bertahap, simultan, dan berkelanjutan sesuai skala prioritasnya.

Hanya dengan itu, pasien kanker payudara tidak perlu mati sia-sia dan bisa memiliki hidupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com